Berita Arsada
Tuesday February 19, 2019
Register
  • Patient Complaine Handling
  • Doctor and Patient
  • Doctor Writing Notes
  • Laboratory
  • Operasi

Feed Display

No feed URL specified.

berita arsada

Untuk Palu ARSADA Berbagi

Untuk Palu ARSADA Berbagi

 

           Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Palu dan sekitarnya September lalu tak pelak mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk operasional rumah sakit. Beberapa bagian bangunan RS rusak, bahkan ada karyawan RS yang ikut jadi korban tertimpa reruntuhan bangunan saat mencoba menyelamatkan pasien-pasiennya. Meskipun demikian, rumah sakit tetap berupaya untuk melayani pasien meskipun dengan kondisi darurat dan sekedarnya. Setidaknya, itulah yang terjadi di RSD Madani, RSUD Undata dan RSD Anuntapura yang dikunjungi oleh tim ARSADA Pusat tanggal 24 Oktober 2018 lalu. 

 

Gambar 1

Ketua Umum ARSADA Pusat secara simbolis

menyerahkan bantuan obat-obatan kepada Direktur RSD Madani Palu

 

     Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum ARSADA Pusat ini meninjau rumah sakit daerah di Kota Palu sekaligus menyampaikan bantuan berupa vaksin dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Bantuan ini berasal dari dana organisasi dan sumbangan para peserta Rakernas ARSADA yang disampaikan secara spontan saat rakernas berlangsung bulan Oktober lalu di Jakarta. 

 

Gambar 2a 

Rombongan ARSADA Pusat mengunjungi RSD Undata Palu

 

 di lokasi rombongan sempat meninjau beberapa pelayanan dan berbincang dengan para direktur rs. meskipun situasi rumah sakit masih berantakan akibat banyak bagian bangunan yang rusak, namun ada beberapa bangunan yang menurut hasil assessment ahli masih aman untuk digunakan sehingga pelayanan tetap berjalan. rsud anuntapura yang mengalami kerusakan fisik paling parah bahkan memimdahkan kegiatan pelayanan rawat jalan ke gedung baru yang  dibangun untuk hostel bagi keluarga pasien.

 

Gambar 3

 Rombongan ARSADA Pusat berpose bersama Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah,Direktur RSD Undata dan tim setelah berdiskusi

dan menyerahkan banguan secara simbolis kepada RSD Undata Palu

 

Selain meninjau RSUD dan menyerahkan bantuan, ARSADA juga bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk bertukar pikiran mengenai penanganan korban bencana di rumah sakit sekaligus membahas masalah kelembagaan rumah sakit daerah. Sejak April 2018 RSUD Undata telah ditetapkan ebagai LTD, namun belum berjalan hingga terjadinya bencana sehingga belum diketahui bagaimana efektivitas kebijakan ini bagi rumah sakit. Namun RSUD sudah mulai mengalami kendala berupa kewenangan direktur yang sangat terbatas sehingga menyebabkan adanya keraguan dalam pengambilan keputusan operasional. Terkait dengan hal ini, Ketua Umum ARSADA memberi saran agar Kepala Dinas Kesehatan meminta surat keputusan Gubernur ynag mengatur batas kewenangan dan tanggung jawab direktur RSUD agar jelas pemisahannya dengan kewenangan dan tanggung jawab kepala dinas kesehatan. Sudat ini dapat menjadi dasar yang cukup kuat bagi pelaksanaan tugas manajerial direktur RSUD sambil menunggu dikeluarkannya peraturan presiden (atau revisi Permendagri No 18/2016) yang mengatur kelembagaan rumah sakit daerah.

 

 

Rombongan meninggalkan Kota Palu pada tanggal 24 Oktober sore hari. (pea)

 

 

 

RAPAT KERJA NASIONAL XI ASOSIASI RUMAH SAKIT DAERAH SELURUH INDONESIA

RAPAT KERJA NASIONAL XI ASOSIASI RUMAH SAKIT DAERAH SELURUH INDONESIA

Jakarta, 19-21 September 2018

 

TEMU NASIONAL DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI RSUD BLUD

 

Rapat Kerja Nasional XI ARSADA kali ini mengusung tema: membangun kompetensi Direktur RSUD BLUD di era kompetisi mutu dan efisiensi. Untuk pertama kalinya Rakernas ARSADA dirangkaikan dengan Temu Nasional Dewan Pengawas BLUD. Menurut Ketua Umum ARSADA Pusat saat menyampaikan laporannya, Rumah Sakit Daerah yang jumlahnya terbesar diantara RS pemeirntah dan tersebar di seluruh Indonesia merupakan tulang punggung pelaksanaan JKN dan KIS. Oleh karenanya, ARSADA berharap para pemangku kepentingan – termasuk Dewan Pengawas – dapat memfasilitasi dengan berbagai kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi RSD tersebut. Dengan berkumpulnya para anggota Dewan Pengawas, ARSADA berharap ada pemahaman yang sama tentang keunikan RS. Kesempatan ini juga akan imanfaatkan untuk menyusun pedoman Dewan Pengawas RSD-BLUD dan dibukanya forum komunikasi Dewas RS.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam sambutannya sebelum membuka Rakernas secara resmi mengapresiasi ARSADA atas penyelenggaraan Rakernas dengan tema penting ini, dan berharap kedepannya terus berkarya untuk membantu menyukseskan program pemerintah.  

Rakernas ini diawali dengan pemaparan sejumlah pemateri terkait dengan peran dan tugas Dewan Pengawas. Dalam konteks pengelolaan keuangan BLU, Dewan Pengawas memberikan advis kepada pejabat pengelola BLU dan melaporkan jika ada penurunan kinerja BLU. Dalam konteks mutu pelayanan di RS, Dewan Pengawas mengkaji dan menyetujui program serta menindaklanjuti laporan PMKP yang dibuat oleh direktur RS. Sebagai governing body, Dewan Pengawas berperan penting dalam pembangunan budaya mutu dan keselamatan pasien melalui akreditasi RS. Dari perspektif Kementrian Dalam Negeri, Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan dan non-keuangan BLUD.

Untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawas di RSD, dr. Achmad Harjadi, Msc membagi pengalamannya sebagai Dewan Pengawas untuk beberapa RS di DKI Jakarta. Dewan Pengawas dibentuk dengan SK Gubernur tahun 2016, dimana SK tersebut masih perlu disempurnakan untuk dapat mengoptimalkan kerja Dewan Pengawas. Melalui rapat mingguan, Dewan Pengawas RS DKI melakukan penilaian ynag focus pada kepatuhan RS terhadap peraturan perundang-undangan. Tugas khusus dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap RSD yang menurun kinerjanya, melalui pengawasan dan pembinaan dan melaporkan hasilnya kepada gubernur secara berkala.

Sore harinya, Rakernas secara resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. DR. Dr. Nila Djuwita F Moeloek, SpM, yang sebelumnya memberi keynote speech tentang peran Dewan Pengawas dalam peningkatan kompetensi direktur RSD.

 

arsada-xi-1

Pemukulan Gong oleh Menteri Kesehatan menandai dibukanya Rakernas XI ARSADA secara resmi

 

Selain membahas masalah Dewan Pengawas, Rakernas ini juga membahas masalah krusial pada RSD yaitu kelembagaan rumah sakit. PP No. 18/2018 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah tidak kunjung diikuti oleh Perpres sebagai aturan lebih teknis. Akibatnya, sebagian  daerah berada pada posisi menunggu, namun sebagian lagi ada yang sudah menetapkan Rumah Sakit Daerah sebagai UPT meskipun aturan teknisnya belum ada. Salah satu masalah krusial dari perubahan ini adalah peran direktur RS yang dianggap sebagai tugas tambahan, sedangkan tugas utamanya adalah fungsional. Tugas tambahan yang diselesaikan di poliklinik jelas mengganggu pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Menurut Sundoyo, SH – Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan – tidak mudah melemparkan tanggung jawab hukum kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai Kepala SKPD bagi RSD. Tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan adalah sebatas pada pengelolaan keuangan, namun tanggung jawab teknis pelayanan tetap ada ada direktur RSD. Sundoyo mengatakan RSD akan sangat kesulitan bila tidak ada kemandirian akibat bentuk kelembagaannya menjadi UPT. Meskipun Kepala UPT adalah KPA, namun akan timbul masalah mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban keuangan, yang berbeda sekali dengan LTD.

Solusi terbaik menurut Sundoyo adalah menunda penetapan RSD sebagai UPT hingga terbitnya peraturan presiden yang mendukung. Sebagai LTD, RSD yang BLUD tidak terikat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah karena yang diatur dalam Peraturan ini adalah UPT.

 

TATA KELOLA RSD

Sesi ini banyak diisi oleh para praktisi manajemen rumah sakit yang memaparkan pengalaman sebagai direktur RSD maupun Kepala Dinas Kesehatan. Kombinasi dari berbagai pengalaman ini menegaskan pemahaman bahwa RS Daerah perlu diatur tersendiri karena karakteristiknya yang berbeda dengan lembaga birokrasi seperti Dinas Kesehatan. Direktur RS perlu memiliki berbagai kompetensi, antara lain kompetensi leadership, manajemen dan sosial.

Pengalaman menarik disampaikan oleh Direktur RSUD Lombok Utara mengenai bagaimana kondisi di wilayah terdampak bencana serta peran RSD dalam mitigasi bencana. ARSADA Pusat mengirim tim dihari pertama bencana untuk melakukan assessment dan membantu langkah-langkah pemulihan fungsi pelayanan RSD.

 

HOSPITALPRENEUSHIP DAN KEPEMIMPINAN DI ERA DISRUPTION

RSD telah berkali-kali mengalami perubahan bentuk. Tahun 1980-an sebagai UPT Dinkes RSD menjadi lembaga birokratis yang kinerjanya kurang baik, Awal tahun 1990-an RSD masih merupakan UPT Dinkes namun dengan pengelolaan swadana dan mulai memerlukan keterampilan entrepreneurship. Saat ini mulai ada sedikit peningkatan kinerja RSD. Tahun 2000-an RSD menjadi LTD dan 2007 paket regulasi mengenai BLUD mulai diterapkan. Kinerja RSD meningkat tajam, kinerja keuangan makin baik dan kepuasan pasien meningkat. Kemampuan entrepreneurship makin diperlukan. Sejak tahun 2016 beberapa RSD kembali berbentuk UPT Dinkes dengan terbitnya PP No. 18/2016. Kekhawatiran muncul terkait dengan sejarah di tahun 1980-an dimana kinerja RSD buruk, sehingga kebijakan ini dapat mengganggu jalannya program JKN/KIS. Dr.dr.Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H. MARS sebagai narasumber sesi ini menyatakan bahwa bukan hanya keterampilan entrepreneurship yang diperlukan oleh direktur RS dalam menghadapi situasi ini melainkan juga technical skill, soft skill dan garis tangan.

Keywords untuk menjalankan hospital-preneurship menurut Slamet adalah adanya 3 kemampuan, yaitu analisis transaksional, komunikasi persuasive dan penyelesaian konflik. Ketiga kemampuan ini perlu dilengkapi dengan kemampuan lain, yaitu advokasi, negoasiasi dan team-work. Perpaduan dari seluruh keterampilan tersebut akan memampuan direktur RSD membawa RS-nya beradaptasi pada perubahan lingkungan strategis.

PELANTIKAN PENGURUS ARSADA WILAYAH

 

Tiga pengurus ARSADA Wilayah yang dilantik pada rangkaian Rakernas ini adalah Pengurus Wilayah Jawa Timur dengan ketua dr. Atok Irawan, SpP, Pengurus Wilayah Gorontalo dengan ketua dr. H. Moh. Natsir Mawardy Abdul, M.Kes  dan Pengurus Wilayah Sumatera Utara dengan ketua DR. dr. T. D. E. Abeng, MMR, M.Kes. 

 

arsada-xi-2 

Pelantikan Pengurus ARSADA Wilayah Jawa Timur

 

arsada-xi-3

Pelantikan Pengurus ARSADA Wilayah Gorontalo


 arsada-xi-4

Pada penutupan, Ketua Umum ARSADA Pusat, dr. Heru Ariyadi, MPH  membacakan rekomendasi ARSADA kepada Pemerintah Daerah untuk tidak menetapkan RSD sebagai UPT karena belum ada kejelasan tindak lanjut PP No. 18/2016. Rekomendasi kepada pemerintah pusat, rekomendasi ARSADA adalah untuk segera menetapkan RSD sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan pola pembagian sub-urusan dimana sub-urusan pengelolaan kesehatan (Dinas Kesehatan) berperan sebagai regulator dan pengawas dan sub-urusan pelayanan perumahsakitan yang berperan sebagai operator. Hal ini demi melindungi masyarakat dari masalah kesehatan dan menyediakan pelayanan bermutu yang fokus pada keselamatan pasien. (pea)

Diskusi Implikasi Penerapan PP 18/2016 dalam Pengelolaan RSD dan Beban Kerja Dinas Kesehatan

Diskusi

Implikasi Penerapan PP 18/2016 dalam Pengelolaan RSD dan Beban Kerja Dinas Kesehatan

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

 

Diskusi ini diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM dan diikuti oleh beberapa rumah sakit serta Dinas Kesehatan melalui webinar. Dengan demikian, peserta diskusi cukup mewakili para aktor yang terpengaruh langsung oleh terbitnya PP No. 18/2016 tersebut. Diskusi dipimpin oleh Direktur PKMK, Dr. dr. Andreasta Meliala, MKes, MAS sebagai moderator dengan dua orang narasumber utama, yaitu dr. Heru Ariyadi, MPH (Ketua Umum ARSADA Pusat) dan dr Trisa Wahyuni Putri Indra (Kementrian Kesehatan).

 

Read more: Diskusi Implikasi Penerapan PP 18/2016 dalam Pengelolaan RSD dan Beban Kerja Dinas Kesehatan

Hari 3 Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia

Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)

Hari ke-3, Jakarta, 25 Agustus 2017

rakernas-arsada-3-8

 

Kepemimpinan Direktur Rumah Sakit

 

RSKD Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan yang bermutu menerapkan Centre of Excellence yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sistem manajemen & skill, informasi teknologi, Infrastruktur, dan Continuum quality. Direktur RSKD Fatimah Provinsi Sulawesi selatan Dr. dr Leo Prawirodihardjo, SpOG (K), M.Kes, MM, PhD mengatakan bahwa Centre of Excellence tersebut diwujudkan dengan melakukan berbagai cara, seperti tata kelola klinis yang baik, uji kinerja ruangan di Rumah Sakit, surveilans dari Dinas Kesehatan, Pelatihan dan Pengembangan data, uji respon time dan respon team, kerja sama dengan Poli teknik Kesehatan, memberikan persiapan uji kompetensi Clinical Instructure, dan menerapkan standar Base Management & Recognition ruangan kamar bersalin. Selain itu, dalam mengelola hubungan dengan dinas kesehatan, RSKD Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan membuat seminar Household to Hospital Continum Care dengan mengundang dinas kesehatan dan membuat beberapa Memorandum of Understanding (MoU).

rakernas-arsada-3-1

 

Di RSUD Badung Mangusada Bali banyak transisi yang dilakukan dari waktu ke waktu, terutama di era BLUD saat ini. Direktur RSUD Badung Mangusada Bali, dr. I Nyoman Gunarta, MPH dalam kepemimpinannya menerapkan konsep kepemimpinan internal yang terdiri dari Collective Collegial, membangun kerjasama tim, mendorong munculnya inovasi, inovasi setiap unit dan membangun network. Konsep tersebut diwujudkan dengan melakukan berbagai cara, seperti selalu bersinergi dengan klinisi/komite medik, memberi contoh efisiensi & Germas serta melibatkan dewan pengawas dalam perencanaan dan pengawasan hal strategis di Rumah Sakit.

Pengelolaan hubungan antara RSUD Badung Mangusada Bali dan perangkat daerah dilakukan dengan menyelaraskan RPJMD ke dalam Renstra Rumah Sakit sendiri. Selain itu, RSUD Badung Mangusada Bali juga melakukan kegiatan koordinasi & kerjasama lintas sektoral, seperti koordinasi & kerjasama yang erat dengan Dinas Kesehatan Badung mengawali implementasi program KBS, , selalu menciptakan momen kebersamaan dengan Kepala Dinas Kesehatan Badung, diskusi dengan bapak Wakil Bupati & Kepala Dinas Kesehatan Badung serta BPJS.

 

Sementara itu, RSUD Kota Cilegon dari tahun 2007 sudah menjadi BLUD namun berstatus belum penuh. Menurut dr. Zainoel Arifin, M.Kes selaku Direktur RSUD Kota Cilegon, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan, sikap, naluri dan ciri kepribadian. Hal tersebut itu yang menjadi faktor dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

RSUD Kota Cilegon tidak memiliki hubungan khusus dengan Dinas Kesehatan dalam tupoksi Rumah Sakit. Namun demikian, RSUD Kota Cilegon tetap memiliki hubungan Koordinatif, Kooperatif dan Fungsional dengan Dinas Kesehatan. Beberapa pengalaman mengelola hubungan dengan perangkat daerah di Kota Cilegon yaitu menghadiri acara resmi dan non resmi yang diadakan oleh Wali kota/Pemda, Rapat Koordinasi perencanaan dengan Bapeda, Rapat Koordinasi pendapat dengan BPKAD, Rapat Koordinasi Teknis Fungsional dengan Dinas Kesehatan serta Advokasi dan Koordinasi dengan DPRD.

rakernas-arsada-3-9

 

Pandangan Akademisi dan Praktisi

Dari kacamata akademisi, dasar untuk menyusun kebijakan tidak terlepas dari apa yang sudah digunakan secara universal, aspek filosofi, sosiologis dan hukum. Menurut Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Phd, RS daerah sudah berevolusi selama 20 tahun dari non swadana hingga BLU/BLUD saat ini. Arah perubahannya ke lembaga usaha namun bukan korporatisasi. Jadi dari aspek universal belum full-otonomi. UGM mendorong agar BPJS bekerjasama dengan Pemerntah Daerah – Dinkes untuk mengolah data yang dapat digunakan dalam program-program promotif/preventif. Ini akan membawa konsekuensi pekerjaan dan tugas yang lebih berat bagi Dinas Kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan harus bisa bertindak sebagai “wasit” bagi para provider pelayanan kesehatan. Dinkes punya fungsi melindungi masyarakat dari berbagai risiko di sector kesehatan, misalnya melindungi dari praktik layanan kesehatan yang tidak bermutu atau membahayakan, fraud dan sebagainya. Sebaliknya, RSUD akan sulit menghasilkan layanan bermutu jika tidak otonom. Kesimpulannya, posisi dinas kesehatan dan perannya perlu diperkuat, BPJS bukan lembaga kesehatan.

Dr. Achmad Harjadi, MSc memaparkan tentang kronologis kelembagaan RS Daerah di DKI Jakarta. Bentuk kelembagaan RSD adalah output dari PP Perangkat Daerah yang merupakan dampak dari UU Pemerintahan Daerah. Harjadi menyarankan agar ARSADA selalu mengawal secara bersungguh-sunguh berbagai perubahan yang terjadi mulai dari level UU, peraturan pemerintah hingga perpres-nya. Hal ini karena kelembagaan akan menentukan pengelolaan sumber daya (uang, orang, barang) yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan RSD. Mendagri sudah menjanjikan (pada pembukaan) bahwa Direktur RS bisa menjadi PA, bukan sekedar KPA.

rakernas-arsada-3-4

 

Rekomendasi ARSADA

 

Pada bagian penutup dari rangkaian Seminar Nasional ini, Ketua Umum ARSADA, Dr. Heru Aryadi, MSc membacakan rekomendasi ARSADA kepada pemerintah pusat terkait dengan disusunnya Peraturan Presiden sebagai amanah PP No. 18 Tahun 2016. Untuk memfasilitasi RSD yang sudah terlanjur berada di bawah Dinas Kesehatan, ARSADA akan mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pedoman pengelolaan keuangan lembaga RS Daerah. Hal ini karena akan berimplikasi hokum khususnya pada transisi sebelum Perpres terbit. Substansi perpres yang direkomendasikan: 1) mengatur penyetaraan organisasi, fungsional dengan perangkat daerah sesuai kelas RSD; 2) tugas, hak, wewenang, tanggung jawab direktur dan dewas; 3) penegasan tugas tambahan; 4) esensi UPT otonom dalam pengelolaan sumber daya (P3D); 5) bentuk pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan; 6) jabatan direktur : pengangkatan fit & proper test, penyetaraannya, konversi structural jadi fungsional, jenjang karir, angka kredit, persyaratan direktur; 7) struktur organisasi RS sesuai RS vertikal; 8) status RS yang belum BLUD diberi waktu 2 tahun untuk memenuhi syarat PK BLUD.

rakernas-arsada-3-2

rakernas-arsada-3-3

rakernas-arsada-3-5

rakernas-arsada-3-6

rakernas-arsada-3-7

rakernas-arsada-3-10

 

Hari 2 Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia

Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)

Hari ke-2, Jakarta, 24 Agustus 2017

Hari 1 | Hari 2 | Hari 3

rakernas-arsada-2-1

Pleno 1.

Pembicara Dr  Wasista BudiwaIuya, MHA yang mewakili dari KARS dengan topik “ Strategi dan Kiat menuju Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional Akreditasi RS ( SNARS) edisi1” mengatakan  pada SNARS edisi 1 lebih mudah dipahami, dan ada beberapa standar dalam akreditasi mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan untuk selalu improvement terus  menerus dan diperlukan suatu revisi dari standar yang sudah ada. Hal-hal  yang baru  tersebut adalah: 1} Standar Pengelolaan Pengendalian Resisten antimikroba (PPRA), 2)Pelayanan Geriatri, 3) Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan (untuk Rumah Sakit Pendidikan).  Salah satu strategi dan kiat yang harus dilakukan dengan pendekatan sistematik (semua departemen/Unit pelayanan terlibat secara aktif ) dalam hal koordinasi dan komunikasi kinerja peningkatan mutu masing-masing departemen/Unit Pelayanan.

rakernas-arsada-2-2

Pleno 2, sesi 1

Gubernur Jawa Timur yang berhalangan hadir, diwakilkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ,Dr .dr  Kohar Hari, SpAn(K)  topik “Dukungan Kebijakan Gubernur jawa Timur terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota” dalam paparannya membahas isu strategis bidang kesehatan di provinsi Jawa Timur diantaranya adalah 1) Angka Kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), 2) Penanganan giizi buruk dan stunting, 3) Penyakit Menular dan Tidak menular, 4) Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan yang terakreditasi serta 5) jaminan kesehatan Nasional.  

            Penduduk Provinsi Jawa Timur berjumlah  40.853.473 jiwa, dan sudah terintegrasi JKN sebanyak 23.399.957 jiwa ( 57,3%) dan yang belum sebanyak 17.435.516 jiwa ( 42,7%) terdapat 20 (dua puluh ) Pemberi  Pelayanan Kesehatan terdiri dari 5 (lima) Rumah Sakit Provinsi, 9 (sembilan) RS UPT Dinkes Provinsi Jawa timur, 5 (lima) RS Rujukan Regional , 1(satu) RS Kemenkes dengan 13 Penerima Biakes Maskin yaitu seniman, UPT Dinsos ,Penghuni Lapas, Gelandangan , Kusta, penderita AIDS, Pengungsi MSL Sosial, Gizi buruk, Pasung, Gangguan Jiwa berat, Neontal Rsti, Bumil Resti , kelainan Kongenital , KIPI.

Pleno 2, sesi 2

Menghadirkan Gubernur  Jambi: H. Zumi Zola Zulkifli, Stp, MA dengan  topik” Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah  Pusat dalam  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah” mengemukakan permasalahan dan isu strategis adalah 1) tingginya AKI dan AKB, 2) Jumlah dan kualitas tenaga medis dan pramedis yang terbatas fterutama di pedesaan dan wilayah terpencil ,3)Jumlah tenaga spesialis yang terbatas,  4) Kompetensi  tenaga medis pedesaan yang masih rendah, 5) Infrastruktur Kesehatan yang masih rendah kualitasnya , 6) Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas belum semuanya memenuhi standar pelayanan minimun untuk kesehatan, 7) Belum adanya puskesmas yang terakreditasi dan 8) layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin masih diskriminatif. Dalam strategi dan arah kebijakan,Pak Gubernur mendukung penuh 9 (sembilan) program prioritas NAWACITA.

rakernas-arsada-2-3

Pleno 3, sesi 1

Pembicara : Dr. Eka Nurhandini SpA  sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan topik “ Peran Dinas kesehatan di Provinsi NTB dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sistem Kesehatan Nasional”

            Peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan sangatlah penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit.

Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan belum dilaksanakan secara maksimal mengingat keterbatasan sumber daya. Ibu Kepala Dinas juga mengatakan beberapa tantangan  dalam penguatan Sistem KesehatanNasional  adalah: 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih banyak yang belum terakreditasi (s/d semester I, Puskesmas yang terakreditasi 20% dan RS yang terakreditasi 31,03%), 2) Jumlah tenaga kesehatan belum sesuai (Peraturan Menteri Kesehatan 75/2014), 3) Distribusi tenaga kesehatan tidak merata , 4) Belum semua Prosedur, Alur, Pencatatan dan Pelaporan Rujukan dilaksanakan dengan baik oleh Kab/Kota, 5) Kepatuhan sistem rujukan yang akan berdampak pada tidak bisa diklaim ke BPJS, 6) Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat seperti angka kemiskinan yang masih diatas angka nasional (16,02%)

rakernas-arsada-2-4

Pleno 3, sesi 2

Pembicara : dr. Hj Rini Retno Sukesih, Mkes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan topik “ Peran Dinas kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sistem Kesehatan Nasional di Daerah Provinsi Kalimantan Timur”

rakernas-arsada-2-5

            Upaya Dinkes Prov. Kaltim untuk mendukung percepatan akreditasi rumah sakit, melalui bimbingan Teknis, workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) bagi penanggung jawab akreditasi rumah sakit, workshop Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, workshop Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) bagi Dinkes Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit. Dalam rangka Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan kegiatan visitasi terkait permohonan izin operasional dan monitoring Rumah sakit melalui SIMRS dan ASPAK .

rakernas-arsada-2-6

Seminar hari kedua diakhiri dengan Pelantikan Pengurus Wilayah Arsada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jambi oleh Ketua Arsada pusat dr. R Heru  Ariyadi  M.PH.

rakernas-arsada-2-7

rakernas-arsada-2-8

rakernas-arsada-2-9

Media Partner Website Arsada:

KEMENKES KEMENDAGRI PERSI BPJS KARS ALKES    
Follow Us Contact Us