Berita RSUD
Thursday April 25, 2019
Register
  • Patient Complaine Handling
  • Doctor and Patient
  • Doctor Writing Notes
  • Laboratory
  • Operasi

Feed Display

No feed URL specified.

SOTK Baru, Dinkes Kendalikan RSUD Gunungjati

Menyusul penyesuaian SOTK baru yang berlandaskan PP No. 18 Tahun 2016, seluruh rumah sakit umum daerah berada di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan (Dinkes). Dengan demikian, RSUD Gunungjati akan beralih statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah pengelolaan Dinkes. Status RSUD Gunungjati menjadi UPT, akan efektif di awal 2017.


Karena, jajaran pimpinan RSUD tidak lagi memikirkan soal anggaran, melainkan secara penuh fokus kepada penanganan pasien. “Perpindahan status menjadi UPT ini, saya punya keyakinan bukan malah memperburuk pelayanan.

Justru sebaliknya, RSUD Gunungjati akan meningkat pelayanannya, karena fokus,” ujar Walikota kepada wartawan di sela kegiatannya, Senin (7/11/2016).Walikota Cirebon, Nasrudin Azis mengatakan, status RSUD Gunungjati yang tadinya merupakan badan layanan umum (BLU) akan menjadi UPT, di bawah kendali Dinkes. Namun demikian, kondisi tersebut bukan berarti akan mengganggu pelayanan masyarakat. Walikota yakin peralihan status pengelolaan itu membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal.

Oleh karenanya, Azis membenarkan bahwa masa peralihan status RSUD Gunungjati dari BLU menjadi UPT, semua kebijakan dan anggaran di bawah kendali Dinkes. Namun, dalam masa peralihan ini, aturan Permendagri No. 61/2007 tentang BLU masih belum dicabut. Sehingga RSUD Gunungjati masih bisa mengatur pengelolaan anggaran.

Terkait kepala RSUD yang semula dijabat oleh pegawai eselon II, Azis menjelaskan, setelah statusnya resmi menjadi UPT kedinasan, tidak lagi harus pegawai eselon. Namun, dokter pegawai fungsional yang diberikan wewenang khusus untuk memimpin rumah sakit. Untuk itu, status kepala rumah sakit tidak lagi dipimpin oleh seorang direktur jika sudah ditetapkan menjadi UPT.

“Persoalan SOTK baru, RSUD Gunungjati beralih kewenangannya ke Dinkes sudah selesai. Tidak ada permasalahan lagi. Hal itu karena ada kewajiban yang harus dilakukan atas adanya perubahan SOTK,” ujarnya.

Dirinya membantah jika dampak dari peralihan itu, akan ada pertentangan antara RSUD dan Dinkes. Menurutnya, RSUD dan Dinkes akan menjadi satu tim yang tidak bisa dipisahkan. Baginya, tidak ada alasan untuk dinas tertentu bertentangan dengan dinas lain. Peralihan status itu dilakukan secara bertahap, karena tidak bisa peralihan pengelolaan itu dipindahlaksanakan langsung pengelolaannya kepada Dinkes.

“Kalau tiba-tiba langsung dipindahkan, itu sama sekali tidak mungkin bisa. Karena prosesnya harus dipindahkan secara bertahap, dari administrasi hingga penggaran dan manajemennya,” kata Azis. 

Sumber : www.kabar-cirebon.com

СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ

Media Partner Website Arsada:

KEMENKES KEMENDAGRI PERSI BPJS KARS ALKES    
Follow Us Contact Us