Berita Arsada
Thursday November 23, 2017
Register
  • Patient Complaine Handling
  • Doctor and Patient
  • Doctor Writing Notes
  • Laboratory
  • Operasi

berita arsada

Diskusi Implikasi Penerapan PP 18/2016 dalam Pengelolaan RSD dan Beban Kerja Dinas Kesehatan

Diskusi

Implikasi Penerapan PP 18/2016 dalam Pengelolaan RSD dan Beban Kerja Dinas Kesehatan

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

 

Diskusi ini diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM dan diikuti oleh beberapa rumah sakit serta Dinas Kesehatan melalui webinar. Dengan demikian, peserta diskusi cukup mewakili para aktor yang terpengaruh langsung oleh terbitnya PP No. 18/2016 tersebut. Diskusi dipimpin oleh Direktur PKMK, Dr. dr. Andreasta Meliala, MKes, MAS sebagai moderator dengan dua orang narasumber utama, yaitu dr. Heru Ariyadi, MPH (Ketua Umum ARSADA Pusat) dan dr Trisa Wahyuni Putri Indra (Kementrian Kesehatan).

 

Read more: Diskusi Implikasi Penerapan PP 18/2016 dalam Pengelolaan RSD dan Beban Kerja Dinas Kesehatan

Hari 3 Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia

Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)

Hari ke-3, Jakarta, 25 Agustus 2017

rakernas-arsada-3-8

 

Kepemimpinan Direktur Rumah Sakit

 

RSKD Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan yang bermutu menerapkan Centre of Excellence yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sistem manajemen & skill, informasi teknologi, Infrastruktur, dan Continuum quality. Direktur RSKD Fatimah Provinsi Sulawesi selatan Dr. dr Leo Prawirodihardjo, SpOG (K), M.Kes, MM, PhD mengatakan bahwa Centre of Excellence tersebut diwujudkan dengan melakukan berbagai cara, seperti tata kelola klinis yang baik, uji kinerja ruangan di Rumah Sakit, surveilans dari Dinas Kesehatan, Pelatihan dan Pengembangan data, uji respon time dan respon team, kerja sama dengan Poli teknik Kesehatan, memberikan persiapan uji kompetensi Clinical Instructure, dan menerapkan standar Base Management & Recognition ruangan kamar bersalin. Selain itu, dalam mengelola hubungan dengan dinas kesehatan, RSKD Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan membuat seminar Household to Hospital Continum Care dengan mengundang dinas kesehatan dan membuat beberapa Memorandum of Understanding (MoU).

rakernas-arsada-3-1

 

Di RSUD Badung Mangusada Bali banyak transisi yang dilakukan dari waktu ke waktu, terutama di era BLUD saat ini. Direktur RSUD Badung Mangusada Bali, dr. I Nyoman Gunarta, MPH dalam kepemimpinannya menerapkan konsep kepemimpinan internal yang terdiri dari Collective Collegial, membangun kerjasama tim, mendorong munculnya inovasi, inovasi setiap unit dan membangun network. Konsep tersebut diwujudkan dengan melakukan berbagai cara, seperti selalu bersinergi dengan klinisi/komite medik, memberi contoh efisiensi & Germas serta melibatkan dewan pengawas dalam perencanaan dan pengawasan hal strategis di Rumah Sakit.

Pengelolaan hubungan antara RSUD Badung Mangusada Bali dan perangkat daerah dilakukan dengan menyelaraskan RPJMD ke dalam Renstra Rumah Sakit sendiri. Selain itu, RSUD Badung Mangusada Bali juga melakukan kegiatan koordinasi & kerjasama lintas sektoral, seperti koordinasi & kerjasama yang erat dengan Dinas Kesehatan Badung mengawali implementasi program KBS, , selalu menciptakan momen kebersamaan dengan Kepala Dinas Kesehatan Badung, diskusi dengan bapak Wakil Bupati & Kepala Dinas Kesehatan Badung serta BPJS.

 

Sementara itu, RSUD Kota Cilegon dari tahun 2007 sudah menjadi BLUD namun berstatus belum penuh. Menurut dr. Zainoel Arifin, M.Kes selaku Direktur RSUD Kota Cilegon, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan, sikap, naluri dan ciri kepribadian. Hal tersebut itu yang menjadi faktor dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

RSUD Kota Cilegon tidak memiliki hubungan khusus dengan Dinas Kesehatan dalam tupoksi Rumah Sakit. Namun demikian, RSUD Kota Cilegon tetap memiliki hubungan Koordinatif, Kooperatif dan Fungsional dengan Dinas Kesehatan. Beberapa pengalaman mengelola hubungan dengan perangkat daerah di Kota Cilegon yaitu menghadiri acara resmi dan non resmi yang diadakan oleh Wali kota/Pemda, Rapat Koordinasi perencanaan dengan Bapeda, Rapat Koordinasi pendapat dengan BPKAD, Rapat Koordinasi Teknis Fungsional dengan Dinas Kesehatan serta Advokasi dan Koordinasi dengan DPRD.

rakernas-arsada-3-9

 

Pandangan Akademisi dan Praktisi

Dari kacamata akademisi, dasar untuk menyusun kebijakan tidak terlepas dari apa yang sudah digunakan secara universal, aspek filosofi, sosiologis dan hukum. Menurut Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Phd, RS daerah sudah berevolusi selama 20 tahun dari non swadana hingga BLU/BLUD saat ini. Arah perubahannya ke lembaga usaha namun bukan korporatisasi. Jadi dari aspek universal belum full-otonomi. UGM mendorong agar BPJS bekerjasama dengan Pemerntah Daerah – Dinkes untuk mengolah data yang dapat digunakan dalam program-program promotif/preventif. Ini akan membawa konsekuensi pekerjaan dan tugas yang lebih berat bagi Dinas Kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan harus bisa bertindak sebagai “wasit” bagi para provider pelayanan kesehatan. Dinkes punya fungsi melindungi masyarakat dari berbagai risiko di sector kesehatan, misalnya melindungi dari praktik layanan kesehatan yang tidak bermutu atau membahayakan, fraud dan sebagainya. Sebaliknya, RSUD akan sulit menghasilkan layanan bermutu jika tidak otonom. Kesimpulannya, posisi dinas kesehatan dan perannya perlu diperkuat, BPJS bukan lembaga kesehatan.

Dr. Achmad Harjadi, MSc memaparkan tentang kronologis kelembagaan RS Daerah di DKI Jakarta. Bentuk kelembagaan RSD adalah output dari PP Perangkat Daerah yang merupakan dampak dari UU Pemerintahan Daerah. Harjadi menyarankan agar ARSADA selalu mengawal secara bersungguh-sunguh berbagai perubahan yang terjadi mulai dari level UU, peraturan pemerintah hingga perpres-nya. Hal ini karena kelembagaan akan menentukan pengelolaan sumber daya (uang, orang, barang) yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan RSD. Mendagri sudah menjanjikan (pada pembukaan) bahwa Direktur RS bisa menjadi PA, bukan sekedar KPA.

rakernas-arsada-3-4

 

Rekomendasi ARSADA

 

Pada bagian penutup dari rangkaian Seminar Nasional ini, Ketua Umum ARSADA, Dr. Heru Aryadi, MSc membacakan rekomendasi ARSADA kepada pemerintah pusat terkait dengan disusunnya Peraturan Presiden sebagai amanah PP No. 18 Tahun 2016. Untuk memfasilitasi RSD yang sudah terlanjur berada di bawah Dinas Kesehatan, ARSADA akan mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pedoman pengelolaan keuangan lembaga RS Daerah. Hal ini karena akan berimplikasi hokum khususnya pada transisi sebelum Perpres terbit. Substansi perpres yang direkomendasikan: 1) mengatur penyetaraan organisasi, fungsional dengan perangkat daerah sesuai kelas RSD; 2) tugas, hak, wewenang, tanggung jawab direktur dan dewas; 3) penegasan tugas tambahan; 4) esensi UPT otonom dalam pengelolaan sumber daya (P3D); 5) bentuk pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan; 6) jabatan direktur : pengangkatan fit & proper test, penyetaraannya, konversi structural jadi fungsional, jenjang karir, angka kredit, persyaratan direktur; 7) struktur organisasi RS sesuai RS vertikal; 8) status RS yang belum BLUD diberi waktu 2 tahun untuk memenuhi syarat PK BLUD.

rakernas-arsada-3-2

rakernas-arsada-3-3

rakernas-arsada-3-5

rakernas-arsada-3-6

rakernas-arsada-3-7

rakernas-arsada-3-10

 

Hari 2 Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia

Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)

Hari ke-2, Jakarta, 24 Agustus 2017

Hari 1 | Hari 2 | Hari 3

rakernas-arsada-2-1

Pleno 1.

Pembicara Dr  Wasista BudiwaIuya, MHA yang mewakili dari KARS dengan topik “ Strategi dan Kiat menuju Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional Akreditasi RS ( SNARS) edisi1” mengatakan  pada SNARS edisi 1 lebih mudah dipahami, dan ada beberapa standar dalam akreditasi mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan untuk selalu improvement terus  menerus dan diperlukan suatu revisi dari standar yang sudah ada. Hal-hal  yang baru  tersebut adalah: 1} Standar Pengelolaan Pengendalian Resisten antimikroba (PPRA), 2)Pelayanan Geriatri, 3) Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan (untuk Rumah Sakit Pendidikan).  Salah satu strategi dan kiat yang harus dilakukan dengan pendekatan sistematik (semua departemen/Unit pelayanan terlibat secara aktif ) dalam hal koordinasi dan komunikasi kinerja peningkatan mutu masing-masing departemen/Unit Pelayanan.

rakernas-arsada-2-2

Pleno 2, sesi 1

Gubernur Jawa Timur yang berhalangan hadir, diwakilkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ,Dr .dr  Kohar Hari, SpAn(K)  topik “Dukungan Kebijakan Gubernur jawa Timur terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota” dalam paparannya membahas isu strategis bidang kesehatan di provinsi Jawa Timur diantaranya adalah 1) Angka Kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), 2) Penanganan giizi buruk dan stunting, 3) Penyakit Menular dan Tidak menular, 4) Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan yang terakreditasi serta 5) jaminan kesehatan Nasional.  

            Penduduk Provinsi Jawa Timur berjumlah  40.853.473 jiwa, dan sudah terintegrasi JKN sebanyak 23.399.957 jiwa ( 57,3%) dan yang belum sebanyak 17.435.516 jiwa ( 42,7%) terdapat 20 (dua puluh ) Pemberi  Pelayanan Kesehatan terdiri dari 5 (lima) Rumah Sakit Provinsi, 9 (sembilan) RS UPT Dinkes Provinsi Jawa timur, 5 (lima) RS Rujukan Regional , 1(satu) RS Kemenkes dengan 13 Penerima Biakes Maskin yaitu seniman, UPT Dinsos ,Penghuni Lapas, Gelandangan , Kusta, penderita AIDS, Pengungsi MSL Sosial, Gizi buruk, Pasung, Gangguan Jiwa berat, Neontal Rsti, Bumil Resti , kelainan Kongenital , KIPI.

Pleno 2, sesi 2

Menghadirkan Gubernur  Jambi: H. Zumi Zola Zulkifli, Stp, MA dengan  topik” Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah  Pusat dalam  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah” mengemukakan permasalahan dan isu strategis adalah 1) tingginya AKI dan AKB, 2) Jumlah dan kualitas tenaga medis dan pramedis yang terbatas fterutama di pedesaan dan wilayah terpencil ,3)Jumlah tenaga spesialis yang terbatas,  4) Kompetensi  tenaga medis pedesaan yang masih rendah, 5) Infrastruktur Kesehatan yang masih rendah kualitasnya , 6) Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas belum semuanya memenuhi standar pelayanan minimun untuk kesehatan, 7) Belum adanya puskesmas yang terakreditasi dan 8) layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin masih diskriminatif. Dalam strategi dan arah kebijakan,Pak Gubernur mendukung penuh 9 (sembilan) program prioritas NAWACITA.

rakernas-arsada-2-3

Pleno 3, sesi 1

Pembicara : Dr. Eka Nurhandini SpA  sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan topik “ Peran Dinas kesehatan di Provinsi NTB dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sistem Kesehatan Nasional”

            Peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan sangatlah penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit.

Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan belum dilaksanakan secara maksimal mengingat keterbatasan sumber daya. Ibu Kepala Dinas juga mengatakan beberapa tantangan  dalam penguatan Sistem KesehatanNasional  adalah: 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih banyak yang belum terakreditasi (s/d semester I, Puskesmas yang terakreditasi 20% dan RS yang terakreditasi 31,03%), 2) Jumlah tenaga kesehatan belum sesuai (Peraturan Menteri Kesehatan 75/2014), 3) Distribusi tenaga kesehatan tidak merata , 4) Belum semua Prosedur, Alur, Pencatatan dan Pelaporan Rujukan dilaksanakan dengan baik oleh Kab/Kota, 5) Kepatuhan sistem rujukan yang akan berdampak pada tidak bisa diklaim ke BPJS, 6) Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat seperti angka kemiskinan yang masih diatas angka nasional (16,02%)

rakernas-arsada-2-4

Pleno 3, sesi 2

Pembicara : dr. Hj Rini Retno Sukesih, Mkes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan topik “ Peran Dinas kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sistem Kesehatan Nasional di Daerah Provinsi Kalimantan Timur”

rakernas-arsada-2-5

            Upaya Dinkes Prov. Kaltim untuk mendukung percepatan akreditasi rumah sakit, melalui bimbingan Teknis, workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) bagi penanggung jawab akreditasi rumah sakit, workshop Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, workshop Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) bagi Dinkes Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit. Dalam rangka Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan kegiatan visitasi terkait permohonan izin operasional dan monitoring Rumah sakit melalui SIMRS dan ASPAK .

rakernas-arsada-2-6

Seminar hari kedua diakhiri dengan Pelantikan Pengurus Wilayah Arsada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jambi oleh Ketua Arsada pusat dr. R Heru  Ariyadi  M.PH.

rakernas-arsada-2-7

rakernas-arsada-2-8

rakernas-arsada-2-9

Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia

Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)

Jakarta, 23 – 25 Agustus 2017

Hari 1 | Hari 2 | Hari 3

 

rakernas-arsada-1-5

rakernas-arsada-1-4Isu utama yang diangkat pada Seninar Nasional kali ini terkait dengan kelembagaan rumah sakit daerah dimana rumah sakit daerah saat ini merupakan UPT Dinas Kesehatan. Sebagai UPT, masih menjadi tanda tanya bagaimana kewenangan dan fleksibilitas yang dimiliki oleh rumah sakit daerah, khususnya yang telah menerapkan PK-BLUD. Bagi RSD, perubahan ini sangat signifikan terhadap pengelolaan sumber daya yang pada akhirnya berdampak terhadap output pelayanan. Bagi Dinas Kesehatan sendiri, masuknya RS Daerah sebagai UPT akan menambah beban kewajiban Dinkes untuk bertanggung jawab tidak saja dalam hal pengawasan melainkan sampai ke pengelolaan RSD. Kompleksnya masalah kelembagaan rumah sakit daerah ini menjadi sangat relevan untuk diangkat menjadi topik Seminar Nasional yang juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional ARSADA.

 

Hal tersebut juga disampaikan dalam sambutan Ketua Umum PP ARSADA. Rakernas ini terdiri dari beberapa kegiatan, selain seminar (278 peserta) ada workshop (keperawatan, laboratorium medik, CSSD dan Clinical Pathway) yang kesemuanya diselenggarakan untuk update RS mengenai kelembagaan dan secara paralel meningkatkan kompetensi RS dalam hal teknis pelayanan. RSD yang jumlahnya lebih dari 700 dan tersebar merata di seluruh Indonesia telah memberikan sumbangsih dalam peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, juga sebagai tempat penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, kelembagaan RSD perlu dirancang agar mampu memfasilitasi seluruh kegiatan tersebut. Perubahan kelembagaan akan mempengaruhi tata kelola klinis, yang pada akhirnya menentukan mutu keluaran pelayanan yang menjadi fokus penting di era JKN.

 

Seminar dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan dr. Sigit Priyohutomo, MPH, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Puan Maharani) yang berhalangan hadir. Sambutan Puan Maharani yang dibacakan oleh Sigit Priyohutomo menyebutkan bahwa ARSADA menjadi wahana dalam merumuskan upaya dan program untuk meningkatkan mutu pelayanan RSD. Sebagai fasilitator, motivator, advokator, keberadaan ARSADA sangat strategis dalam mendukung kebijakan nasional dan anggotanya melayani 180 juta peserta JKN. Menko menghimbau agar RSD terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat lebih puas. Manajemen diharapkan lebih profesional agar mampu melakukan kendali mutu-kendali biaya.

 rakernas-arsada-1-6

Mendagri:

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengingat bahwa Jokowi punya janji politik yang kemudian diterjemahkan oleh menteri-menteri. Gubernur adalah tangan kanan presiden sehingga harus dilantik oleh presiden. Program srategis nasional dari pemerintah pusat wajib dilaksanakan oleh gubernur terpilih, bupati/walikota hingga kepala desa. Ada program prioritas di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Infrastruktur ekonomi (jalan, jembatan, irigasi), sosial (pendidikan dan kesehatan) merupakan program favorit kepala daerah. Sektor swasta tertarik untuk ikut membangun RS, sehingga RSD harus dipersiapkan dengan baik untuk merespon kekuatan sektor swasta tersebut. Banyak aturan yang perlu dibahas bersama antara Kemnedagri, Kemenkes dan Kemenpan. RS sifatnya otonom dalam menerapkan tata kelola pelayanan klinis dan keuangan. Ada empat poin arahan Presiden kepada Kemendagri yaitu: 1) membangun hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semakin efektif, 2) mempercepat reformasi birokrasi, 3) Pemerataan pembangunan dan 4) memperkuat otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan kementerian teknis mengusulkan bahwa PERPRES yang akan disusun setidaknya memuat dua hal: 1) pengelolaan manajemen RS dengan model BLUD & non-BLUD, 2) peraluhan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dengan mengakomodir tugas manajerial direktur untuk dapat dikonversi menjadi angka kredit. Mendagri menyarankan ARSADA dan para profesi kesehatan menyampaikan aspirasi melalui memo dengan highlight pada hal-hal yang prioritas kepada Kemenkes dan Kemendagri, tidak disarankan dengan cara demonstrasi.

rakernas-arsada-1-8

Terkait dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan, Prof. DR. Dr. Nila Moeloek, SpM (K) mengingatkan bahwa kesehatan adalah HAM; tapi sekaligus juga investasi. Di era JKN ini, RS Daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban antara lain mengubah pol apemberian jasa dari fee-for-service menjadi sistem remuenrasi, memahami konsep JKN secara utuh, memahami sistem pembayaran prospektif INA CBGs, memahami kendali mutu dan kendali biaya, membentuk tim pencegahan fraud dan tim musyawarah klaim verifikasi gabungan, memahami persyaratan untuk menjadi fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, dan mempercepat peningkatan dan penetapan kelas serta akreditasi RS.

rakernas-arsada-1-10 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dr. H. Asman Abnur, SE, MSi meyampaikan mengenai kebijakan penataan kelembahaan RSD. Pada reformasi birokrasi, yang akan dibenahi adalah kelembagaannya, SDM aparatur dan tata laksana untuk meningkatkan pelayanan publik. Jika dulu indikator kinerja adalah penyerapan anggaran dan status keuangan WTP, maka kini yang menjadi indikator adalah apa manfaat dari anggaran yang terserap tersebut. Menurut Asman, Kadinkes dan Direktur RS sama-sama setingkat eselon dua. RS bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas teknis dibidang kesehatan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis, RS memiliki karakteristik mandiri dalam aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan lokasi.  (pea)

rakernas-arsada-1-1

rakernas-arsada-1-2

rakernas-arsada-1-3

rakernas-arsada-1-7

rakernas-arsada-1-9

Dokter & Perawat Demo, Pasien Telantar di RSUD Sorong

  1. SORONG - Ratusan dokter dan tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong, Papua Barat, melakukan aksi unjuk rasa damai di halaman rumah sakit, Senin 31 Oktober 2016. Aksi demo ratusan massa dari dokter dan tenaga medis ini menuntut pembayaran jasa medik dan transparansi dari pihak manajemen.

Read more: Dokter & Perawat Demo, Pasien Telantar di RSUD Sorong

Media Partner Website Arsada:

KEMENKES KEMENDAGRI PERSI BPJS KARS ALKES    
Follow Us Contact Us