Berita Arsada
Thursday November 23, 2017
Register
  • Patient Complaine Handling
  • Doctor and Patient
  • Doctor Writing Notes
  • Laboratory
  • Operasi

Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)

Jakarta, 23 – 25 Agustus 2017

Hari 1 | Hari 2 | Hari 3

 

rakernas-arsada-1-5

rakernas-arsada-1-4Isu utama yang diangkat pada Seninar Nasional kali ini terkait dengan kelembagaan rumah sakit daerah dimana rumah sakit daerah saat ini merupakan UPT Dinas Kesehatan. Sebagai UPT, masih menjadi tanda tanya bagaimana kewenangan dan fleksibilitas yang dimiliki oleh rumah sakit daerah, khususnya yang telah menerapkan PK-BLUD. Bagi RSD, perubahan ini sangat signifikan terhadap pengelolaan sumber daya yang pada akhirnya berdampak terhadap output pelayanan. Bagi Dinas Kesehatan sendiri, masuknya RS Daerah sebagai UPT akan menambah beban kewajiban Dinkes untuk bertanggung jawab tidak saja dalam hal pengawasan melainkan sampai ke pengelolaan RSD. Kompleksnya masalah kelembagaan rumah sakit daerah ini menjadi sangat relevan untuk diangkat menjadi topik Seminar Nasional yang juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional ARSADA.

 

Hal tersebut juga disampaikan dalam sambutan Ketua Umum PP ARSADA. Rakernas ini terdiri dari beberapa kegiatan, selain seminar (278 peserta) ada workshop (keperawatan, laboratorium medik, CSSD dan Clinical Pathway) yang kesemuanya diselenggarakan untuk update RS mengenai kelembagaan dan secara paralel meningkatkan kompetensi RS dalam hal teknis pelayanan. RSD yang jumlahnya lebih dari 700 dan tersebar merata di seluruh Indonesia telah memberikan sumbangsih dalam peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, juga sebagai tempat penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, kelembagaan RSD perlu dirancang agar mampu memfasilitasi seluruh kegiatan tersebut. Perubahan kelembagaan akan mempengaruhi tata kelola klinis, yang pada akhirnya menentukan mutu keluaran pelayanan yang menjadi fokus penting di era JKN.

 

Seminar dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan dr. Sigit Priyohutomo, MPH, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Puan Maharani) yang berhalangan hadir. Sambutan Puan Maharani yang dibacakan oleh Sigit Priyohutomo menyebutkan bahwa ARSADA menjadi wahana dalam merumuskan upaya dan program untuk meningkatkan mutu pelayanan RSD. Sebagai fasilitator, motivator, advokator, keberadaan ARSADA sangat strategis dalam mendukung kebijakan nasional dan anggotanya melayani 180 juta peserta JKN. Menko menghimbau agar RSD terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat lebih puas. Manajemen diharapkan lebih profesional agar mampu melakukan kendali mutu-kendali biaya.

 rakernas-arsada-1-6

Mendagri:

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengingat bahwa Jokowi punya janji politik yang kemudian diterjemahkan oleh menteri-menteri. Gubernur adalah tangan kanan presiden sehingga harus dilantik oleh presiden. Program srategis nasional dari pemerintah pusat wajib dilaksanakan oleh gubernur terpilih, bupati/walikota hingga kepala desa. Ada program prioritas di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Infrastruktur ekonomi (jalan, jembatan, irigasi), sosial (pendidikan dan kesehatan) merupakan program favorit kepala daerah. Sektor swasta tertarik untuk ikut membangun RS, sehingga RSD harus dipersiapkan dengan baik untuk merespon kekuatan sektor swasta tersebut. Banyak aturan yang perlu dibahas bersama antara Kemnedagri, Kemenkes dan Kemenpan. RS sifatnya otonom dalam menerapkan tata kelola pelayanan klinis dan keuangan. Ada empat poin arahan Presiden kepada Kemendagri yaitu: 1) membangun hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semakin efektif, 2) mempercepat reformasi birokrasi, 3) Pemerataan pembangunan dan 4) memperkuat otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan kementerian teknis mengusulkan bahwa PERPRES yang akan disusun setidaknya memuat dua hal: 1) pengelolaan manajemen RS dengan model BLUD & non-BLUD, 2) peraluhan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dengan mengakomodir tugas manajerial direktur untuk dapat dikonversi menjadi angka kredit. Mendagri menyarankan ARSADA dan para profesi kesehatan menyampaikan aspirasi melalui memo dengan highlight pada hal-hal yang prioritas kepada Kemenkes dan Kemendagri, tidak disarankan dengan cara demonstrasi.

rakernas-arsada-1-8

Terkait dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan, Prof. DR. Dr. Nila Moeloek, SpM (K) mengingatkan bahwa kesehatan adalah HAM; tapi sekaligus juga investasi. Di era JKN ini, RS Daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban antara lain mengubah pol apemberian jasa dari fee-for-service menjadi sistem remuenrasi, memahami konsep JKN secara utuh, memahami sistem pembayaran prospektif INA CBGs, memahami kendali mutu dan kendali biaya, membentuk tim pencegahan fraud dan tim musyawarah klaim verifikasi gabungan, memahami persyaratan untuk menjadi fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, dan mempercepat peningkatan dan penetapan kelas serta akreditasi RS.

rakernas-arsada-1-10 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dr. H. Asman Abnur, SE, MSi meyampaikan mengenai kebijakan penataan kelembahaan RSD. Pada reformasi birokrasi, yang akan dibenahi adalah kelembagaannya, SDM aparatur dan tata laksana untuk meningkatkan pelayanan publik. Jika dulu indikator kinerja adalah penyerapan anggaran dan status keuangan WTP, maka kini yang menjadi indikator adalah apa manfaat dari anggaran yang terserap tersebut. Menurut Asman, Kadinkes dan Direktur RS sama-sama setingkat eselon dua. RS bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas teknis dibidang kesehatan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis, RS memiliki karakteristik mandiri dalam aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan lokasi.  (pea)

rakernas-arsada-1-1

rakernas-arsada-1-2

rakernas-arsada-1-3

rakernas-arsada-1-7

rakernas-arsada-1-9

СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ

Media Partner Website Arsada:

KEMENKES KEMENDAGRI PERSI BPJS KARS ALKES    
Follow Us Contact Us