Berita Arsada
Thursday November 23, 2017
Register
  • Patient Complaine Handling
  • Doctor and Patient
  • Doctor Writing Notes
  • Laboratory
  • Operasi

Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)

Hari ke-3, Jakarta, 25 Agustus 2017

rakernas-arsada-3-8

 

Kepemimpinan Direktur Rumah Sakit

 

RSKD Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan yang bermutu menerapkan Centre of Excellence yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sistem manajemen & skill, informasi teknologi, Infrastruktur, dan Continuum quality. Direktur RSKD Fatimah Provinsi Sulawesi selatan Dr. dr Leo Prawirodihardjo, SpOG (K), M.Kes, MM, PhD mengatakan bahwa Centre of Excellence tersebut diwujudkan dengan melakukan berbagai cara, seperti tata kelola klinis yang baik, uji kinerja ruangan di Rumah Sakit, surveilans dari Dinas Kesehatan, Pelatihan dan Pengembangan data, uji respon time dan respon team, kerja sama dengan Poli teknik Kesehatan, memberikan persiapan uji kompetensi Clinical Instructure, dan menerapkan standar Base Management & Recognition ruangan kamar bersalin. Selain itu, dalam mengelola hubungan dengan dinas kesehatan, RSKD Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan membuat seminar Household to Hospital Continum Care dengan mengundang dinas kesehatan dan membuat beberapa Memorandum of Understanding (MoU).

rakernas-arsada-3-1

 

Di RSUD Badung Mangusada Bali banyak transisi yang dilakukan dari waktu ke waktu, terutama di era BLUD saat ini. Direktur RSUD Badung Mangusada Bali, dr. I Nyoman Gunarta, MPH dalam kepemimpinannya menerapkan konsep kepemimpinan internal yang terdiri dari Collective Collegial, membangun kerjasama tim, mendorong munculnya inovasi, inovasi setiap unit dan membangun network. Konsep tersebut diwujudkan dengan melakukan berbagai cara, seperti selalu bersinergi dengan klinisi/komite medik, memberi contoh efisiensi & Germas serta melibatkan dewan pengawas dalam perencanaan dan pengawasan hal strategis di Rumah Sakit.

Pengelolaan hubungan antara RSUD Badung Mangusada Bali dan perangkat daerah dilakukan dengan menyelaraskan RPJMD ke dalam Renstra Rumah Sakit sendiri. Selain itu, RSUD Badung Mangusada Bali juga melakukan kegiatan koordinasi & kerjasama lintas sektoral, seperti koordinasi & kerjasama yang erat dengan Dinas Kesehatan Badung mengawali implementasi program KBS, , selalu menciptakan momen kebersamaan dengan Kepala Dinas Kesehatan Badung, diskusi dengan bapak Wakil Bupati & Kepala Dinas Kesehatan Badung serta BPJS.

 

Sementara itu, RSUD Kota Cilegon dari tahun 2007 sudah menjadi BLUD namun berstatus belum penuh. Menurut dr. Zainoel Arifin, M.Kes selaku Direktur RSUD Kota Cilegon, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan, sikap, naluri dan ciri kepribadian. Hal tersebut itu yang menjadi faktor dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

RSUD Kota Cilegon tidak memiliki hubungan khusus dengan Dinas Kesehatan dalam tupoksi Rumah Sakit. Namun demikian, RSUD Kota Cilegon tetap memiliki hubungan Koordinatif, Kooperatif dan Fungsional dengan Dinas Kesehatan. Beberapa pengalaman mengelola hubungan dengan perangkat daerah di Kota Cilegon yaitu menghadiri acara resmi dan non resmi yang diadakan oleh Wali kota/Pemda, Rapat Koordinasi perencanaan dengan Bapeda, Rapat Koordinasi pendapat dengan BPKAD, Rapat Koordinasi Teknis Fungsional dengan Dinas Kesehatan serta Advokasi dan Koordinasi dengan DPRD.

rakernas-arsada-3-9

 

Pandangan Akademisi dan Praktisi

Dari kacamata akademisi, dasar untuk menyusun kebijakan tidak terlepas dari apa yang sudah digunakan secara universal, aspek filosofi, sosiologis dan hukum. Menurut Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Phd, RS daerah sudah berevolusi selama 20 tahun dari non swadana hingga BLU/BLUD saat ini. Arah perubahannya ke lembaga usaha namun bukan korporatisasi. Jadi dari aspek universal belum full-otonomi. UGM mendorong agar BPJS bekerjasama dengan Pemerntah Daerah – Dinkes untuk mengolah data yang dapat digunakan dalam program-program promotif/preventif. Ini akan membawa konsekuensi pekerjaan dan tugas yang lebih berat bagi Dinas Kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan harus bisa bertindak sebagai “wasit” bagi para provider pelayanan kesehatan. Dinkes punya fungsi melindungi masyarakat dari berbagai risiko di sector kesehatan, misalnya melindungi dari praktik layanan kesehatan yang tidak bermutu atau membahayakan, fraud dan sebagainya. Sebaliknya, RSUD akan sulit menghasilkan layanan bermutu jika tidak otonom. Kesimpulannya, posisi dinas kesehatan dan perannya perlu diperkuat, BPJS bukan lembaga kesehatan.

Dr. Achmad Harjadi, MSc memaparkan tentang kronologis kelembagaan RS Daerah di DKI Jakarta. Bentuk kelembagaan RSD adalah output dari PP Perangkat Daerah yang merupakan dampak dari UU Pemerintahan Daerah. Harjadi menyarankan agar ARSADA selalu mengawal secara bersungguh-sunguh berbagai perubahan yang terjadi mulai dari level UU, peraturan pemerintah hingga perpres-nya. Hal ini karena kelembagaan akan menentukan pengelolaan sumber daya (uang, orang, barang) yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan RSD. Mendagri sudah menjanjikan (pada pembukaan) bahwa Direktur RS bisa menjadi PA, bukan sekedar KPA.

rakernas-arsada-3-4

 

Rekomendasi ARSADA

 

Pada bagian penutup dari rangkaian Seminar Nasional ini, Ketua Umum ARSADA, Dr. Heru Aryadi, MSc membacakan rekomendasi ARSADA kepada pemerintah pusat terkait dengan disusunnya Peraturan Presiden sebagai amanah PP No. 18 Tahun 2016. Untuk memfasilitasi RSD yang sudah terlanjur berada di bawah Dinas Kesehatan, ARSADA akan mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pedoman pengelolaan keuangan lembaga RS Daerah. Hal ini karena akan berimplikasi hokum khususnya pada transisi sebelum Perpres terbit. Substansi perpres yang direkomendasikan: 1) mengatur penyetaraan organisasi, fungsional dengan perangkat daerah sesuai kelas RSD; 2) tugas, hak, wewenang, tanggung jawab direktur dan dewas; 3) penegasan tugas tambahan; 4) esensi UPT otonom dalam pengelolaan sumber daya (P3D); 5) bentuk pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan; 6) jabatan direktur : pengangkatan fit & proper test, penyetaraannya, konversi structural jadi fungsional, jenjang karir, angka kredit, persyaratan direktur; 7) struktur organisasi RS sesuai RS vertikal; 8) status RS yang belum BLUD diberi waktu 2 tahun untuk memenuhi syarat PK BLUD.

rakernas-arsada-3-2

rakernas-arsada-3-3

rakernas-arsada-3-5

rakernas-arsada-3-6

rakernas-arsada-3-7

rakernas-arsada-3-10

 

СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ

Media Partner Website Arsada:

KEMENKES KEMENDAGRI PERSI BPJS KARS ALKES    
Follow Us Contact Us