Berita Arsada
Wednesday December 12, 2018
Register
  • Patient Complaine Handling
  • Doctor and Patient
  • Doctor Writing Notes
  • Laboratory
  • Operasi

Feed Display

No feed URL specified.

RAPAT KERJA NASIONAL XI ASOSIASI RUMAH SAKIT DAERAH SELURUH INDONESIA

Jakarta, 19-21 September 2018

 

TEMU NASIONAL DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI RSUD BLUD

 

Rapat Kerja Nasional XI ARSADA kali ini mengusung tema: membangun kompetensi Direktur RSUD BLUD di era kompetisi mutu dan efisiensi. Untuk pertama kalinya Rakernas ARSADA dirangkaikan dengan Temu Nasional Dewan Pengawas BLUD. Menurut Ketua Umum ARSADA Pusat saat menyampaikan laporannya, Rumah Sakit Daerah yang jumlahnya terbesar diantara RS pemeirntah dan tersebar di seluruh Indonesia merupakan tulang punggung pelaksanaan JKN dan KIS. Oleh karenanya, ARSADA berharap para pemangku kepentingan – termasuk Dewan Pengawas – dapat memfasilitasi dengan berbagai kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi RSD tersebut. Dengan berkumpulnya para anggota Dewan Pengawas, ARSADA berharap ada pemahaman yang sama tentang keunikan RS. Kesempatan ini juga akan imanfaatkan untuk menyusun pedoman Dewan Pengawas RSD-BLUD dan dibukanya forum komunikasi Dewas RS.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam sambutannya sebelum membuka Rakernas secara resmi mengapresiasi ARSADA atas penyelenggaraan Rakernas dengan tema penting ini, dan berharap kedepannya terus berkarya untuk membantu menyukseskan program pemerintah.  

Rakernas ini diawali dengan pemaparan sejumlah pemateri terkait dengan peran dan tugas Dewan Pengawas. Dalam konteks pengelolaan keuangan BLU, Dewan Pengawas memberikan advis kepada pejabat pengelola BLU dan melaporkan jika ada penurunan kinerja BLU. Dalam konteks mutu pelayanan di RS, Dewan Pengawas mengkaji dan menyetujui program serta menindaklanjuti laporan PMKP yang dibuat oleh direktur RS. Sebagai governing body, Dewan Pengawas berperan penting dalam pembangunan budaya mutu dan keselamatan pasien melalui akreditasi RS. Dari perspektif Kementrian Dalam Negeri, Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan dan non-keuangan BLUD.

Untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawas di RSD, dr. Achmad Harjadi, Msc membagi pengalamannya sebagai Dewan Pengawas untuk beberapa RS di DKI Jakarta. Dewan Pengawas dibentuk dengan SK Gubernur tahun 2016, dimana SK tersebut masih perlu disempurnakan untuk dapat mengoptimalkan kerja Dewan Pengawas. Melalui rapat mingguan, Dewan Pengawas RS DKI melakukan penilaian ynag focus pada kepatuhan RS terhadap peraturan perundang-undangan. Tugas khusus dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap RSD yang menurun kinerjanya, melalui pengawasan dan pembinaan dan melaporkan hasilnya kepada gubernur secara berkala.

Sore harinya, Rakernas secara resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. DR. Dr. Nila Djuwita F Moeloek, SpM, yang sebelumnya memberi keynote speech tentang peran Dewan Pengawas dalam peningkatan kompetensi direktur RSD.

 

arsada-xi-1

Pemukulan Gong oleh Menteri Kesehatan menandai dibukanya Rakernas XI ARSADA secara resmi

 

Selain membahas masalah Dewan Pengawas, Rakernas ini juga membahas masalah krusial pada RSD yaitu kelembagaan rumah sakit. PP No. 18/2018 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah tidak kunjung diikuti oleh Perpres sebagai aturan lebih teknis. Akibatnya, sebagian  daerah berada pada posisi menunggu, namun sebagian lagi ada yang sudah menetapkan Rumah Sakit Daerah sebagai UPT meskipun aturan teknisnya belum ada. Salah satu masalah krusial dari perubahan ini adalah peran direktur RS yang dianggap sebagai tugas tambahan, sedangkan tugas utamanya adalah fungsional. Tugas tambahan yang diselesaikan di poliklinik jelas mengganggu pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Menurut Sundoyo, SH – Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan – tidak mudah melemparkan tanggung jawab hukum kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai Kepala SKPD bagi RSD. Tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan adalah sebatas pada pengelolaan keuangan, namun tanggung jawab teknis pelayanan tetap ada ada direktur RSD. Sundoyo mengatakan RSD akan sangat kesulitan bila tidak ada kemandirian akibat bentuk kelembagaannya menjadi UPT. Meskipun Kepala UPT adalah KPA, namun akan timbul masalah mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban keuangan, yang berbeda sekali dengan LTD.

Solusi terbaik menurut Sundoyo adalah menunda penetapan RSD sebagai UPT hingga terbitnya peraturan presiden yang mendukung. Sebagai LTD, RSD yang BLUD tidak terikat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah karena yang diatur dalam Peraturan ini adalah UPT.

 

TATA KELOLA RSD

Sesi ini banyak diisi oleh para praktisi manajemen rumah sakit yang memaparkan pengalaman sebagai direktur RSD maupun Kepala Dinas Kesehatan. Kombinasi dari berbagai pengalaman ini menegaskan pemahaman bahwa RS Daerah perlu diatur tersendiri karena karakteristiknya yang berbeda dengan lembaga birokrasi seperti Dinas Kesehatan. Direktur RS perlu memiliki berbagai kompetensi, antara lain kompetensi leadership, manajemen dan sosial.

Pengalaman menarik disampaikan oleh Direktur RSUD Lombok Utara mengenai bagaimana kondisi di wilayah terdampak bencana serta peran RSD dalam mitigasi bencana. ARSADA Pusat mengirim tim dihari pertama bencana untuk melakukan assessment dan membantu langkah-langkah pemulihan fungsi pelayanan RSD.

 

HOSPITALPRENEUSHIP DAN KEPEMIMPINAN DI ERA DISRUPTION

RSD telah berkali-kali mengalami perubahan bentuk. Tahun 1980-an sebagai UPT Dinkes RSD menjadi lembaga birokratis yang kinerjanya kurang baik, Awal tahun 1990-an RSD masih merupakan UPT Dinkes namun dengan pengelolaan swadana dan mulai memerlukan keterampilan entrepreneurship. Saat ini mulai ada sedikit peningkatan kinerja RSD. Tahun 2000-an RSD menjadi LTD dan 2007 paket regulasi mengenai BLUD mulai diterapkan. Kinerja RSD meningkat tajam, kinerja keuangan makin baik dan kepuasan pasien meningkat. Kemampuan entrepreneurship makin diperlukan. Sejak tahun 2016 beberapa RSD kembali berbentuk UPT Dinkes dengan terbitnya PP No. 18/2016. Kekhawatiran muncul terkait dengan sejarah di tahun 1980-an dimana kinerja RSD buruk, sehingga kebijakan ini dapat mengganggu jalannya program JKN/KIS. Dr.dr.Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H. MARS sebagai narasumber sesi ini menyatakan bahwa bukan hanya keterampilan entrepreneurship yang diperlukan oleh direktur RS dalam menghadapi situasi ini melainkan juga technical skill, soft skill dan garis tangan.

Keywords untuk menjalankan hospital-preneurship menurut Slamet adalah adanya 3 kemampuan, yaitu analisis transaksional, komunikasi persuasive dan penyelesaian konflik. Ketiga kemampuan ini perlu dilengkapi dengan kemampuan lain, yaitu advokasi, negoasiasi dan team-work. Perpaduan dari seluruh keterampilan tersebut akan memampuan direktur RSD membawa RS-nya beradaptasi pada perubahan lingkungan strategis.

PELANTIKAN PENGURUS ARSADA WILAYAH

 

Tiga pengurus ARSADA Wilayah yang dilantik pada rangkaian Rakernas ini adalah Pengurus Wilayah Jawa Timur dengan ketua dr. Atok Irawan, SpP, Pengurus Wilayah Gorontalo dengan ketua dr. H. Moh. Natsir Mawardy Abdul, M.Kes  dan Pengurus Wilayah Sumatera Utara dengan ketua DR. dr. T. D. E. Abeng, MMR, M.Kes. 

 

arsada-xi-2 

Pelantikan Pengurus ARSADA Wilayah Jawa Timur

 

arsada-xi-3

Pelantikan Pengurus ARSADA Wilayah Gorontalo


 arsada-xi-4

Pada penutupan, Ketua Umum ARSADA Pusat, dr. Heru Ariyadi, MPH  membacakan rekomendasi ARSADA kepada Pemerintah Daerah untuk tidak menetapkan RSD sebagai UPT karena belum ada kejelasan tindak lanjut PP No. 18/2016. Rekomendasi kepada pemerintah pusat, rekomendasi ARSADA adalah untuk segera menetapkan RSD sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan pola pembagian sub-urusan dimana sub-urusan pengelolaan kesehatan (Dinas Kesehatan) berperan sebagai regulator dan pengawas dan sub-urusan pelayanan perumahsakitan yang berperan sebagai operator. Hal ini demi melindungi masyarakat dari masalah kesehatan dan menyediakan pelayanan bermutu yang fokus pada keselamatan pasien. (pea)

СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ

SEMINAR DAN PAMERAN ALAT KESEHATAN

This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

Media Partner Website Arsada:

KEMENKES KEMENDAGRI PERSI BPJS KARS ALKES    
Follow Us Contact Us