Berita RSUD
Thursday November 23, 2017
Register
  • Patient Complaine Handling
  • Doctor and Patient
  • Doctor Writing Notes
  • Laboratory
  • Operasi

berita rsud

SOTK Baru, Dinkes Kendalikan RSUD Gunungjati

Menyusul penyesuaian SOTK baru yang berlandaskan PP No. 18 Tahun 2016, seluruh rumah sakit umum daerah berada di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan (Dinkes). Dengan demikian, RSUD Gunungjati akan beralih statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah pengelolaan Dinkes. Status RSUD Gunungjati menjadi UPT, akan efektif di awal 2017.

Read more: SOTK Baru, Dinkes Kendalikan RSUD Gunungjati

RSUD dr Soetomo Siap Go Internasional

HUT RSUD dr Soetomo ke 78
Surabaya, Bhirawa
Rumah Sakit Umum Daerah dr Soetomo siap untuk memberikan pelayanan kelas internasional. Hal tersebut diwujudkan dengan  akreditasi paripurna  yang diperoleh  RSUD dr Soetomo dan siap menuju akreditasi berstandar internasional atau Joint Commission International (JCI). Pernyataan ini disampaikan Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi saat menghadiri HUT RSUD dr Soetomo ke78 di Halaman RSUD dr Soetomo Surabaya.

Read more: RSUD dr Soetomo Siap Go Internasional

Dinkes Papua minta UP2KP telusuri kerja sama rumah sakit

Jayapura (Antara Papua) - Dinas Kesehatan Provinsi Papua meminta Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) menelusuri kerja sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan dua rumah sakit luar Papua.

Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Silvanus Sumule, di Jayapura, Jumat, mengemukakan kedua rumah sakit tersebut RSUD dr Soetomo Surabaya dan RS Wahidin Makassar.

"Pengecekan perlu dilakukan oleh UP2KP karena RSUD dr Soetomo Surabaya dan RS Wahidin Makassar sampai hari ini hanya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Papua," ujarnya.

Hal itu, kata dia, lantaran hanya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Papua maka pasien rujukkan yang dirujuk dari RSUD Jayapura ke dua rumah sakit tersebut tidak bisa dilayani.

"Ini masalah yang harus diselesaikan karena pasien yang dirujuk oleh RSUD Jayapura ke dua rumah sakit akan terlantar dan dibiarkan," ujarnya. 

Dia mengatakan, jaminan kesehatan antara Rumah Sakit Jayapura dan RSUD dr Soetomo Surabaya dan RS Wahidin Makassar belum tertuang dalam sebuah perjanjian kerja sama (MoU) sehingga rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan. 

"Ada tahap-tahap yang harus disiapkan untuk sebuah kerja sama dengan rumah sakit. Ada lima sampai delapan tahapan yang harus dipenuhi untuk kerja sama, kalau sejauh ini belum dipenuhi maka kerja sama pun tidak bisa dilakukan," ujarnya. 

Silvanus berharap, UP2KP dapat menyurati manajemen RSUD Jayapura untuk menanyakan proses kerja sama antara RSUD Jayapura dan dua rumah sakit tersebut.

"Kalau pentahapan yang diminta tidak dipenuhi maka tidak ada jaminan kesehatan, rakyat Papua yang dirujuk ke dua rumah sakit itu tidak dilayani,"ujarnya.

Ia menambahkan, UP2KP harus memastikan proses kerja sama itu dalam waktu dekat ini agar tidak merugikan rakyat Papua yang dirujuk ke dua rumah sakit tersebut.

 

Sumber : www.antarapapua.com

Jadikan RSUD Tipe B

KOTA BINTUHAN – Dalam waktu lima tahun ke depan Pemkab Kaur kembali akan terus meningkatkan fasilitas kesehatan khusus di RSUD Kaur. Hal ini disampaikan langsung Bupati Kaur Gusril Fauzi, S.Sos dalam sidang paripurna DPRD Kaur dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, kemarin.

Read more: Jadikan RSUD Tipe B

Dana rujukan untuk RSUD Merauke habis

Jayapura (Antara Papua) - Dana rujukan yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus) untuk pasien pengguna Kartu Papua Sehat untuk RSUD Kabupaten Merauke, sudah habis.

"Dana otonomi khusus untuk KPS yang diperuntukan pembiayaan pasien rujukan di RSUD Merauke habis," kata Ketua UP2KP Regional Merauke, Siska Gondo Mahuze di Jayapura, Rabu.

Menurut dia, plafon dana KPS yang disiapkan oleh pihak rumah sakit untuk pasien rujukan hanya untuk 20 orang pasien.

"Jadi, sudah 20 orang pasien yang dirujuk di 2016 ini sehingga sudah tidak ada dana lagi untuk membiayai pasien rujukan lainnya," ujarnya.

Dia mengatakan, informasi kehabisan dana rujukan itu disampaikan oleh Kepala Keperawatan RSUD Merauke, Siska Beljai.

"Menurut keterangan dari ibu Kepala Keperawatan RSUD Merauke Siska Beljai setelah kami tanya, katanya dananya sudah habis karena sudah mencapai kuota 20 orang yang ditentukan rumah sakit," ujarnya.

"Hal ini membuat saya sangat kecewa dan berharap RSUD Merauke menambah lagi kuota pasien rujukan karena begitu banyak pasien orang asli Papua yang ada di Merauke, sebagian di antaranya harus dirujuk," ujarnya.

Dia menambahkan, kehabisan dana rujukan ini tidak masuk akal, pihak rumah sakit harus berupaya memfasilitasi pasien yang statusnya segera dirujuk agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut.

 

Sumber : www.antarapapua.com

Media Partner Website Arsada:

KEMENKES KEMENDAGRI PERSI BPJS KARS ALKES    
Follow Us Contact Us