TENTANG KAMI
Thursday November 23, 2017
Register
  • Patient Complaine Handling
  • Doctor and Patient
  • Doctor Writing Notes
  • Laboratory
  • Operasi

PAGUYUBAN ALUMNI ARSADA (PAMARSADA) JAWA TIMUR

Asosiasi Rumah Sakit Daerah se indonesia yang dikenal dengan nama ARSADA baru berumur 9 tahun. Namun demikian, sudah banyak pergantian direktur RSD dalam kurun waktu tsb.sejalan dengan berlakunya otonomi daerah. Pergantian direktur RSD dapat terjadi dengan berbagai sebab, antara lain: memasuki masa usia pension, penyegaran organisasi, pergantian kepala daerah dan berbagai latar belakang lainnya. Khususnya direktur yang memasuki masa purna tugas alias pensiun, jumlahnya juga cukup banyak.Oleh karena itu, para pensiunan direktur RSD se Jawa Timur mempunyai gagasan untuk “mengumpulkan tulang yang berserakan” melalui sebuah paguyuban

Latar belakang munculnya gagasan tsb.merupakan akumulasi berbagai hal yang saling terkait antara lain :

  1. Sejak diberlakukan otonomi Daerah (Otoda), para direktur RSD di Jawa Timur merasa ada yang hilang; khususnya dalam hal hubungan silaturahim antar direktur. Maka pada tahun 2001 dimana merupakan titik awal berlakunya otoda, para direktur RSD se Jawa Timur membentuk Forum KomunikasiDirektur RSD (ForkomDirektur RSD) JawaTimur. Ini menunjukkan bahwa para direktur RSD saat itu merasa bahwa tali silaturahim merupakan jejaring yang sangat bermanfaat
  2. Tahun 2003, dibentuk Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) yang berarti memperkokoh ikatan tali silaturahim dan jejaring
  3. Setelah purna tugas, semangat para mantan direktur RSD untuk mempertahankan tali silaturahim masihkuat.

Maka, menjelang Idul Fitri 1432H (2012M) berkumpullah beberapa mantan direktur RSD untuk menyusun format tali silaturahim dan akhirnya disepakati bahwa perlu diawali dengana cara halal bihalal bagi para mantan direktur RSD yang diselenggarakan di RSUD Sidoarjo. Pertemuan ini mengingatkan kembali terbentuknya Forkom Direktur RSD yang juga di RSUD Sidoarjo. Pada acara halal bihalal tsb, semua sepakat “menugasi” para mantan direktur yang tinggal di Malang untuk menindaklanjuti terbentuknya Paguyuban. Melalui beberapa pertemuan, akhirnya disepakati sebuah wadah silaturahim paramantan direktur RSD yang dulunya juga anggota ARSADA dengan sebutan PAGUYUBAN ALUMNI ARSADA yang disingkat PAMARSADA JAWA TIMUR.

Paguyuban ini akan dideklarasikan (launching) di Hotel Savana Malang pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 yang akan dihadiri oleh para alumni ARSADA JawaTimur, dr Umar Wachid, SpP sebagai Dewan Penasehat sekaligus salah satu Pendiri ARSADA, dan dr. HeruAriyadi, MPH selaku PJ. Ketua ARSADA Jatim.

Dengan adanya PAMARSADA JawaTimurini, diharapkan memiliki efek domino; yaitu berkembang ke wilayah lain dan masih bisa memberikan sumbang saran ke pada generasi penerus.

Semoga saja………

Kondisi Terkini yang patut menjadi perhatian rumah sakit

Saat ini ada b eberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit daerah antara lain :

  1. Implementasi UU Kesehatan
    • Proses mediasi dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya
    • Besaran anggaran kesehatan minimal 5 % dari APBN diluar gaji dan minimal 10 % dari APBD diluar gaji
    • Sanksi pidana denda dan penjara bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidak memberi pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat
  2. Implementasi UU RS
    • Akreditasi minimal seriap 3 tahun sekali
    • Patient safety
    • Restrukturisasi dan revitalisasi Komite Medik berdasar Permenkes No. 755/2011
    • BLUD-sasi RSD
    • Tanggung jawab hukum RS terhadap kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan
    • Pembentukan Dewas RSD
  3. Implementasi UU SJSN dan UU BPJS
    • Setiap orang harus menjadi peserta program jaminan sosial (kesehatan dll) dan wajib membayar iuran secara teratur
    • Iuran dibayar oleh peserta, pemberi kerja , dan atau Pemerintah
    • Kemkes tetap menyelenggarakan program jamkesmas sampai beroperasinya BPJS Kesehatan
    • PT Askes tetap melaksanakan program jamkes sampai beroperasinya BPJS Kesehatan.
    • Direksi dan Komisaris PT Askes menyiapkan operasional BPJS Kesehatan serta menjadi Direksi dan Pengawas BPJS dalam 2 tahun pertama operasionalnya
    • BPJS Kesehatan mulai beropeasi 1 Januari 2012
    • BPJS Ketenagakerjaan (jaminan pensiun, kecelakaan kerja, hari tua, jaminan kematian) mulai beroperasi 1 Juli 2015
  4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2008 tentang Mediasi di Luar Pengadilan

 

Dengan mempelajari berbagai peraturan perundangan tsb diatas, kita dapat membuat p rediksi akan munculnya dampak -dampak sebagai berikut :

  1. Program akreditasi dan patient safety akan menjadi “primadona” otoritas kesehatan dalam upaya mencapai tujuan penyelenggaraan RS
  2. Walaupun besaran anggaran kesehatan APBN akan terus meningkat, kondisi ini belum tentu berbanding lurus dengan meningkatnya kesempatan RSD memperoleh alokasi anggaran melalui APBN.
  3. Meningkatnya peluang RSD untuk bersinggungan dengan wilayah hukum baik secara pidana ( administrasi keuangan, kelalaian tenaga kesehatan) maupun perdata( tuntutan ganti rugi akibat kelalaian tenaga kesehatan, masalah internal RSD)
  4. Meningkatnya jumlah pasien di RSD dan RSD lain karena seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi peserta program jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2011
  5. RSD harus membayar iuran peserta pegawai non PNS untuk jamkes mulai 1 Januari 2012 dan jaminajn sosial lainnya 1 Juli 2015.
  6. Meningkatnya peluang bisnis sektor kesehatan khususnya subsektor pelayanan kesehatan, alkes dan farmasi yang telah mulai dimanfaatkan oleh pelaku bisnis
    Note : data Kemkes menunjukkan penambahan sekitar 60-70 RS aru sepanjang tahun 2011

Untuk itu, dr Umar Wachid, SpP selaku Dewan Penasehat Pengurus Pusat ARSADA memberikan s aran untuk P engurus Arsada di berbagai tingkatan sebagai berikut :

  1. Memperbanyak diseminasi informasi dalam upaya penyamaan persepsi bagi sebanyak mungkin RSD melalui :
    • Pengiriman buletin
    • Kunjungan ke propinsi-propinsi maupun ke RSD RSD
    • Penyelenggaraan pelatihan terkait
    • Penyelenggaraan seminar antara lain :
      • Pembiayaan kesehatan RSD dikaitkan dengan BPJS (Kemkes, PT Askes, Kem BUMN dll)
      • Pengembangan enterpreunership manajemen RSD (pakar/tokoh terkait, tokoh RS Swasta)
      • Antisipasi persinggungan RSD dengan proses hukum (pimpinan MA, tokoh pengacara, tokoh hukum kesehatan)
  2. Fasiltasi dan advokasi dalam penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan UU Kesehatan, UU RS dan UU BPJS
  3. Penjajakan kerjasama Arsada dengan pelaku bisnis ( PT Askes yang akan jadi BPJS Kesehatan dll)

Kesimpulannya, diperlukan kerjasama antar tingkatan pengurus ARSADA, ARSADA dengan stakeholders agar RSD memiliki tingkat kesiapan tinggi dalam menghadapi situasi terakhir, khususnya mempersiapkan berlakunya BPJS pada tanggal 1 Januari 2014. (HA)

СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ

Media Partner Website Arsada:

KEMENKES KEMENDAGRI PERSI BPJS KARS ALKES    
Follow Us Contact Us