Berita Arsada
Tuesday July 23, 2019
Register
  • Patient Complaine Handling
  • Doctor and Patient
  • Doctor Writing Notes
  • Laboratory
  • Operasi

Feed Display

No feed URL specified.

berita arsada

Musyawarah Nasional VIII ARSADA

Musyawarah Nasional VIII ARSADA:

Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan RSD melalui Peningkatan Kapasitas RSD dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah Bidang Kesehatan

 

Jakarta, 2-5 Juli 2019

munas-pembukaan-1

Munas dibuka oleh Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Moeloek, SpM dengan keynotspeech sekaligus meresmikan pameran alat kesehatan yang berlangsung di sekitar area Munas. Dalam pidatonya, Nila banyak mengapresiasi prestasi yang telah dicapai oleh RS Daerah seluruh Indonesia, antara lain penerapan BLUD hingga akreditasi paripurna. Sebelumnya Ketua Umum ARSADA Pusat – dr. R. Heru Ariyadi, MPH – dalam sambutannya menyampaikan bahwa semakin banyak RS Daerah yang men dapatkan penghargaan nasional, bahkan internasional. Ada sesi khusus yang membahas ini secara lebih detil.

Lebih lanjut Nila berharap RSD juga memperhatikan masalah akreditasi, karena masih banyak RS yang bahkan belum terdaftar untuk survey awal, dan masalah penyerapan anggaran. Pemerintah sudah mengucurkan dana trilyunan untuk memastikan JKN berjalan dengan baik. Dari sisi penganggaran, banyaknya anggaran yang tidak terserap akan berpengaruh pada kinerja kementerian yang ada akhirnya bisa menentukan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan kedepannya.

Tantangan RS Daerah kedepan, menurut Nila, adalah akses terutama bagi masyarakat di kepulauan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menggandeng Kementerian Perhubungan untuk membuka akses transportasi dan ikut memfasilitasi mobilisasi nakes dari perkotaan ke daerah-daerah terpencil dan kepulauan.

munas-pembukaan-2

Musyarawah Nasional ini diselenggarakan karena dengan telah berakhirnya tiga tahun kepengurusan ARSADA Periode 2017-2019, maka sudah saatnya untuk memilih ketua umum baru. Secara aklamasi para ketua dan perwakilan ARSADA Daerah secara aklamasi memilih kembali dr. R. Heru Ariyadi, MPH, sebagai ketua umum ARSADA Pusat Periode 2019 – 2024 dan meneruskan program-program yang belum selesai, khususnya yang terkait dengan kelembagaan RS Daerah.

gambar-1-munas

Munas kali ini menarik karena mengangkat isu digitalisasi pelayanan kesehatan sejak dari pra-munas. Gojek – start up asli buatan pemuda Indonesia yang kini menjadi Decacorn (valuasi lebih dari USD 10M) – membagi pengalaman memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis jasa transportasi. Saat ini Gojek sedang merintis pengembangan usaha ke sektor kesehatan, dimana sudah mulai ada beberapa jenis layanan kesehatan yang disediakan secara daring dan jarak jauh. Prof. Laksono Trisnantoro, M.,Sc, Ph.D. – guru besar FK-KMK UGM – menegaskan bahwa era digitalisasi pelayanan kesehatan sudah tidak bisa dihindari. RS Daerah yang tidak berani masuk ke area ini akan tertinggal dan tidak mampu menjalankan misinya (memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan efisien) dengan baik. Dr. R. Kusmedi Priharto, Sp.OT, M.Kes, FICS, FAPOA memaparkan berbagai contoh pemanfaatan IT di industri lain yang bisa diadopsi untuk sektor kesehatan, khususnya rumah sakit. Menurut Kusmedi, implementasi IT di RS merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi, apalagi ditengah tekanan keterbatasan biaya (JKN) dan tuntutan mutu yang tinggi (akreditasi).

Presiden mengarahkan agar RS dikembangkan menjadi smart-hospitals. Untuk itu, Kementerian Kominfo memberikan dukungan smart-RSD berupa:

  1. infrastruktur dan konektivitas (Palapa Ring)
  2. Penyiapan SDM TIK (beasiswa S2 dan DTS)
  3. Kelonggaran regulasi untuk aplikasi RS
  4. Dukungan fintech untuk e-billing
  5. Perlindungan data dan hukum UU ITE, RUU PDP)
  6. Sinergi kehumasan pemerintah

RS harus siap juga dalam mengaplikasikan fintech.

gambar-4-munasNamun disadari juga bahwa RS Daerah merupakan entitas milik Pemda yang harus mengikuti berbagai peraturan/birokrasi pengelolaan lembaga layanan publik. Meskipun sudah mengimplementasikan BLUD, RSD tetap harus mengikuti berbagai aturan yang mengikat, salah satu diantaranya adalah pengadaan barang dan jasa. Ada klasul bahwa sebagai BLUD, RSD dikecualikan. Namun, emnurut LKPP,  tetap ada hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain mengenai metode pengadaan, pemisahan fungsi, threshold, daftar penyedia mampu, dan pengadaan secara elektronik.

Dari aspek sistem rujukan, pemerintah bertujuan untuk memeratakan akses pelayanan dan memenuhi dimensi mutu pelayanan kesehatan. Di era digital, RSD harus siap mengimplementasikan berbagai aplikasi yang sudah tersedia (misalnya SISRUTE) dan siap membangun aplikasi yang belum ada namun dibutuhkan (misalnya telemedicine dan aplikasi untuk lampiran resume medis elektronik). Prof. Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes) mengakui bahwa masih ada kendala implementasi SISRUTE dari aspek infrastruktur , SDM, peralatan pendukung, dan pembiayaan. Untuk itu, Kemenkes memperluas aspek kebijakan dan regulasi, serta bekerjasama dengan Kominfo untuk meningkatkan dukungan infrastruktur. Dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, Indonesia cukup tertinggal dalam menggunakan teknologi komunikasi dan internet di sektor kesehatan. Paparan Prof. DR. Dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, MPH (guru besar FKM UI) menjelaskan bahwa fase maturitas Indonesia ada di level 3 dari skala 5, sama dengan Sri Lanka. Thailand dan Bangladesh ada di level 4. Di Filipina, pasien bisa memilih pathway ke layanan kesehatan dengan bantuan teknologi digital. Malaysia sudah menerapkan digitalisasi pada sistem referal dan Thailand menerapkannya untuk meningkatkan kinerja sistem pembiayaan kesehatan nasional.

Meskipun menghadapi tekanan yang berat dan masih banyak pekerjaan rumah terkait era industry 4.0 yang dihadapi, hal tersebut tidak menghalangi RS Daerah untuk berprestasi. RSD Sidoarjo Jawa Timur misalnya, dibawah kepemimpinan dr. Ato Irawan, SpP, RS yang sudah menerapkan PPK-BLUD ini berhasil meningkatkan pendapatan 123% dari tahun 2017 ke 2018 (menjadi Rp454 M), meskipun 85% pasiennya adalah peserta BPJS. Hal ini karena RSD Sidoarjo mengembangkan berbagai inovasi pelayanan, yaitu dengan mengembangkan berbagai layanan terpadu. Selain untuk mengintegrasikan layanan (patient-centered care) layanan terpadu ini juga memberikan spiritual experience pada pasien yang pada akhirnya meningkatkan quality of life pasien. Berbagai upaya ini dilakukan sejalan dengan strategi smart city yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Sidoarjo. Hal yang sama dilakukan juga oleh RSD K.R.M.T Wongsonegoro (RSWN) Kota Semarang. Banyak penghargaan yang sudah diperoleh dengan menerapkan green hospital, mulai dari penggunaan sisa material atau bekas bahan bangunan untuk menata taman, penggunaan lampu hemat energi, konservasi air, hingga pengelolaan sampah. Direktur RSWN, dr. Susi Herawati, M.Kes bahkan pernah mendapatkan penghargaan sebagai Perempuan Hebat Kota Semarang di tahun 2018 lalu. Yang tak kalah menarik adalah RSD dr. Iskak Tulungagung yang dibawah kepemimpinan dr. Suprianto Dharmorejo, Sp-B., M.Kes., berhasil memenangi berbagai penghargaan dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penghargaan yang diraih antara lain Instansi Gawat Darurat Modern (Instagram), Layanan syndroma koronaria akut terintegrasi, terakreditasi sebagai RS Kelas B dan paripurna, serta mendapatkan penghargaan dari forum UNPSF di Azerbaijan Juli 2019 ini. Berbagai penghargaan yang diperoleh tersebut membuktikan bahwa ditengah keterbatasan anggaran, tekanan sistem JKN dan tuntutan mutu pelayanan, RS Daerah tetap bisa memberikan yang terbaik bahkan mengukir prestasi.

gambar-2-munas

Banyaknya RS Daerah di Jawa Timur yang berprestasi tidak terlepas dari kepemimpinan daerah. Visi Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dipaparkan oleh Wakil Gubernur Jatim – DR. Emil Elistianto Dardak – adalah terwujudnya peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui peningkatan kompetensi faskes, dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui akreditas (per 2019 sudah 97% RS pemerintah se-Jatim). Strategi yang ditempuh oleh Pemprov Jatim adalah penguatan faskes, peningkatan sumber daya kesehatan, pemanfaatan teknologi  informasi dan penguatan sistem rujukan. Komitmen PEMDA melalui dukungan APBD dan mengoptimalkan DAK Fisik, serta mobilisasi peran lintas sektor dalam pemenuhan SPA fasilitas kesehatan sesuai standar.

Menjawab permasalahan kelembagaan RS Daerah, Drs. Makmur Marbun, M.Si. (Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah, Kemendagri) menyatakan bahwa kesehatan adalah salah satu urusan wajib dasar pemerintah daerah, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Polemik terkait kelembagaan RSD bermula dari UU No. 44/2009 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada masyarakat, Dinkes didukung oleh UPT, diantaranya RS, dimana RS didirikan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai UPT dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan. Aturan inilah yang kemudian ditafsirkan bahwa RS Daerah merupakan UPT Dinkes. Dalam hal ini, Marbun menjelaskan bahwa dengan adanya masukan terhadap aturan mengenai kelembagaan RS Daerah, maka sedang dilakukan revisi terhadap PP 18/2016 karena bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimana jabatan direktur RS didasarkan pada kelas RS sehingga dirketur RS Kelas A tidak bisa disejajarkan kedudukannya (eselonering) dengan direktur RS Kelas B dan Kelas C. Oleh karena itu, langkah yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah adalah:

  1. Kementerian Kesehatan menyiapkan draft perubahan PP 18/2016 terkait kelembagaan RS Daerah;
    1. RSD diusulkan menjadi dinas terpisah dengan Dinas Kesehatan; atau
    2. RSD tetap sebagai UPTD dengan kemandirian:
      1. Pengelolaan keuangan
      2. SDM
      3. Pemanfaatan dan penatalaksanaan barang milik daerah
  1. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah akan merumuskan substansi terkait keotonomian pengelolaan keuangan, dimana RSD juga akan diberikan otonomi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Yang sudah tegas diatur dalam rancangan Revisi PP 18/2016 adalah bahwa jabatan direktur RSD merupakan jabatan struktural sesuai dengan kelas RSD, namun bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan. Otonomi yang diberikan kepada RSD adalah Pengelolaan Keuangan dan Barang &Jasa, serta Pengelolaan Bidang Kepegawaian. Dalam hal ini, direktur RS Daerah sebagai KPA dan KPB. Peraturan ini juga berlaku untuk RSD yang telah menerapkan PPK-BLUD.

gambar-3-munas

Menurut Sundoyo, SH, MKM, M.Hum (Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kemenkes), RSD tidak bisa menjadi OPD dan berbentuk dinas karena bertentangan dengan UU No 23/2014 dimana fungsi Dinas berbeda dengan UPT, dan bertentangan dengan UU no. 5/2014 dimana Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tertinggi pratama yang setingkat dengan eselon II.

Dengan telah hampir disepakatinya solusi untuk bentuk kelembagaan RSD; diharapkan kedepannya RS Daerah lebih siap menghadapi tantangan yang sudah tidak bisa dihindari lagi, khususnya terkait penerapan teknologi informasi. ARSADA sebagai organisasi yang menyatukan seluruh RS Daerah perlu membangun portal yang berfungsi menjalin hubungan antara asosiasi dengan anggota secara virtual. Hal ini disampaikan oleh Dr. Daryo Sumitro, Sp.BS, konsultan Analisa Bisnis TI Kesehatan. Portal ini sekaligus dapat menyediakan informasi untuk memetakan kemampuan TI seluruh RS Daerah yang menjadi anggotanya, sehingga ARSADA dapat memfasilitas advokasi ke pemeritah pusat maupun daerah dalam strategi pengembangan dan pemanfaatan TI di RS hingga untuk pengambilan keputusan di daerah itu sendiri.

Untuk Palu ARSADA Berbagi

Untuk Palu ARSADA Berbagi

 

           Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Palu dan sekitarnya September lalu tak pelak mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk operasional rumah sakit. Beberapa bagian bangunan RS rusak, bahkan ada karyawan RS yang ikut jadi korban tertimpa reruntuhan bangunan saat mencoba menyelamatkan pasien-pasiennya. Meskipun demikian, rumah sakit tetap berupaya untuk melayani pasien meskipun dengan kondisi darurat dan sekedarnya. Setidaknya, itulah yang terjadi di RSD Madani, RSUD Undata dan RSD Anuntapura yang dikunjungi oleh tim ARSADA Pusat tanggal 24 Oktober 2018 lalu. 

 

Gambar 1

Ketua Umum ARSADA Pusat secara simbolis

menyerahkan bantuan obat-obatan kepada Direktur RSD Madani Palu

 

     Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum ARSADA Pusat ini meninjau rumah sakit daerah di Kota Palu sekaligus menyampaikan bantuan berupa vaksin dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Bantuan ini berasal dari dana organisasi dan sumbangan para peserta Rakernas ARSADA yang disampaikan secara spontan saat rakernas berlangsung bulan Oktober lalu di Jakarta. 

 

Gambar 2a 

Rombongan ARSADA Pusat mengunjungi RSD Undata Palu

 

 di lokasi rombongan sempat meninjau beberapa pelayanan dan berbincang dengan para direktur rs. meskipun situasi rumah sakit masih berantakan akibat banyak bagian bangunan yang rusak, namun ada beberapa bangunan yang menurut hasil assessment ahli masih aman untuk digunakan sehingga pelayanan tetap berjalan. rsud anuntapura yang mengalami kerusakan fisik paling parah bahkan memimdahkan kegiatan pelayanan rawat jalan ke gedung baru yang  dibangun untuk hostel bagi keluarga pasien.

 

Gambar 3

 Rombongan ARSADA Pusat berpose bersama Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah,Direktur RSD Undata dan tim setelah berdiskusi

dan menyerahkan banguan secara simbolis kepada RSD Undata Palu

 

Selain meninjau RSUD dan menyerahkan bantuan, ARSADA juga bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk bertukar pikiran mengenai penanganan korban bencana di rumah sakit sekaligus membahas masalah kelembagaan rumah sakit daerah. Sejak April 2018 RSUD Undata telah ditetapkan ebagai LTD, namun belum berjalan hingga terjadinya bencana sehingga belum diketahui bagaimana efektivitas kebijakan ini bagi rumah sakit. Namun RSUD sudah mulai mengalami kendala berupa kewenangan direktur yang sangat terbatas sehingga menyebabkan adanya keraguan dalam pengambilan keputusan operasional. Terkait dengan hal ini, Ketua Umum ARSADA memberi saran agar Kepala Dinas Kesehatan meminta surat keputusan Gubernur ynag mengatur batas kewenangan dan tanggung jawab direktur RSUD agar jelas pemisahannya dengan kewenangan dan tanggung jawab kepala dinas kesehatan. Sudat ini dapat menjadi dasar yang cukup kuat bagi pelaksanaan tugas manajerial direktur RSUD sambil menunggu dikeluarkannya peraturan presiden (atau revisi Permendagri No 18/2016) yang mengatur kelembagaan rumah sakit daerah.

 

 

Rombongan meninggalkan Kota Palu pada tanggal 24 Oktober sore hari. (pea)

 

 

 

RAPAT KERJA NASIONAL XI ASOSIASI RUMAH SAKIT DAERAH SELURUH INDONESIA

RAPAT KERJA NASIONAL XI ASOSIASI RUMAH SAKIT DAERAH SELURUH INDONESIA

Jakarta, 19-21 September 2018

 

TEMU NASIONAL DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI RSUD BLUD

 

Rapat Kerja Nasional XI ARSADA kali ini mengusung tema: membangun kompetensi Direktur RSUD BLUD di era kompetisi mutu dan efisiensi. Untuk pertama kalinya Rakernas ARSADA dirangkaikan dengan Temu Nasional Dewan Pengawas BLUD. Menurut Ketua Umum ARSADA Pusat saat menyampaikan laporannya, Rumah Sakit Daerah yang jumlahnya terbesar diantara RS pemeirntah dan tersebar di seluruh Indonesia merupakan tulang punggung pelaksanaan JKN dan KIS. Oleh karenanya, ARSADA berharap para pemangku kepentingan – termasuk Dewan Pengawas – dapat memfasilitasi dengan berbagai kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi RSD tersebut. Dengan berkumpulnya para anggota Dewan Pengawas, ARSADA berharap ada pemahaman yang sama tentang keunikan RS. Kesempatan ini juga akan imanfaatkan untuk menyusun pedoman Dewan Pengawas RSD-BLUD dan dibukanya forum komunikasi Dewas RS.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam sambutannya sebelum membuka Rakernas secara resmi mengapresiasi ARSADA atas penyelenggaraan Rakernas dengan tema penting ini, dan berharap kedepannya terus berkarya untuk membantu menyukseskan program pemerintah.  

Rakernas ini diawali dengan pemaparan sejumlah pemateri terkait dengan peran dan tugas Dewan Pengawas. Dalam konteks pengelolaan keuangan BLU, Dewan Pengawas memberikan advis kepada pejabat pengelola BLU dan melaporkan jika ada penurunan kinerja BLU. Dalam konteks mutu pelayanan di RS, Dewan Pengawas mengkaji dan menyetujui program serta menindaklanjuti laporan PMKP yang dibuat oleh direktur RS. Sebagai governing body, Dewan Pengawas berperan penting dalam pembangunan budaya mutu dan keselamatan pasien melalui akreditasi RS. Dari perspektif Kementrian Dalam Negeri, Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan dan non-keuangan BLUD.

Untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawas di RSD, dr. Achmad Harjadi, Msc membagi pengalamannya sebagai Dewan Pengawas untuk beberapa RS di DKI Jakarta. Dewan Pengawas dibentuk dengan SK Gubernur tahun 2016, dimana SK tersebut masih perlu disempurnakan untuk dapat mengoptimalkan kerja Dewan Pengawas. Melalui rapat mingguan, Dewan Pengawas RS DKI melakukan penilaian ynag focus pada kepatuhan RS terhadap peraturan perundang-undangan. Tugas khusus dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap RSD yang menurun kinerjanya, melalui pengawasan dan pembinaan dan melaporkan hasilnya kepada gubernur secara berkala.

Sore harinya, Rakernas secara resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. DR. Dr. Nila Djuwita F Moeloek, SpM, yang sebelumnya memberi keynote speech tentang peran Dewan Pengawas dalam peningkatan kompetensi direktur RSD.

 

arsada-xi-1

Pemukulan Gong oleh Menteri Kesehatan menandai dibukanya Rakernas XI ARSADA secara resmi

 

Selain membahas masalah Dewan Pengawas, Rakernas ini juga membahas masalah krusial pada RSD yaitu kelembagaan rumah sakit. PP No. 18/2018 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah tidak kunjung diikuti oleh Perpres sebagai aturan lebih teknis. Akibatnya, sebagian  daerah berada pada posisi menunggu, namun sebagian lagi ada yang sudah menetapkan Rumah Sakit Daerah sebagai UPT meskipun aturan teknisnya belum ada. Salah satu masalah krusial dari perubahan ini adalah peran direktur RS yang dianggap sebagai tugas tambahan, sedangkan tugas utamanya adalah fungsional. Tugas tambahan yang diselesaikan di poliklinik jelas mengganggu pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Menurut Sundoyo, SH – Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan – tidak mudah melemparkan tanggung jawab hukum kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai Kepala SKPD bagi RSD. Tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan adalah sebatas pada pengelolaan keuangan, namun tanggung jawab teknis pelayanan tetap ada ada direktur RSD. Sundoyo mengatakan RSD akan sangat kesulitan bila tidak ada kemandirian akibat bentuk kelembagaannya menjadi UPT. Meskipun Kepala UPT adalah KPA, namun akan timbul masalah mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban keuangan, yang berbeda sekali dengan LTD.

Solusi terbaik menurut Sundoyo adalah menunda penetapan RSD sebagai UPT hingga terbitnya peraturan presiden yang mendukung. Sebagai LTD, RSD yang BLUD tidak terikat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah karena yang diatur dalam Peraturan ini adalah UPT.

 

TATA KELOLA RSD

Sesi ini banyak diisi oleh para praktisi manajemen rumah sakit yang memaparkan pengalaman sebagai direktur RSD maupun Kepala Dinas Kesehatan. Kombinasi dari berbagai pengalaman ini menegaskan pemahaman bahwa RS Daerah perlu diatur tersendiri karena karakteristiknya yang berbeda dengan lembaga birokrasi seperti Dinas Kesehatan. Direktur RS perlu memiliki berbagai kompetensi, antara lain kompetensi leadership, manajemen dan sosial.

Pengalaman menarik disampaikan oleh Direktur RSUD Lombok Utara mengenai bagaimana kondisi di wilayah terdampak bencana serta peran RSD dalam mitigasi bencana. ARSADA Pusat mengirim tim dihari pertama bencana untuk melakukan assessment dan membantu langkah-langkah pemulihan fungsi pelayanan RSD.

 

HOSPITALPRENEUSHIP DAN KEPEMIMPINAN DI ERA DISRUPTION

RSD telah berkali-kali mengalami perubahan bentuk. Tahun 1980-an sebagai UPT Dinkes RSD menjadi lembaga birokratis yang kinerjanya kurang baik, Awal tahun 1990-an RSD masih merupakan UPT Dinkes namun dengan pengelolaan swadana dan mulai memerlukan keterampilan entrepreneurship. Saat ini mulai ada sedikit peningkatan kinerja RSD. Tahun 2000-an RSD menjadi LTD dan 2007 paket regulasi mengenai BLUD mulai diterapkan. Kinerja RSD meningkat tajam, kinerja keuangan makin baik dan kepuasan pasien meningkat. Kemampuan entrepreneurship makin diperlukan. Sejak tahun 2016 beberapa RSD kembali berbentuk UPT Dinkes dengan terbitnya PP No. 18/2016. Kekhawatiran muncul terkait dengan sejarah di tahun 1980-an dimana kinerja RSD buruk, sehingga kebijakan ini dapat mengganggu jalannya program JKN/KIS. Dr.dr.Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H. MARS sebagai narasumber sesi ini menyatakan bahwa bukan hanya keterampilan entrepreneurship yang diperlukan oleh direktur RS dalam menghadapi situasi ini melainkan juga technical skill, soft skill dan garis tangan.

Keywords untuk menjalankan hospital-preneurship menurut Slamet adalah adanya 3 kemampuan, yaitu analisis transaksional, komunikasi persuasive dan penyelesaian konflik. Ketiga kemampuan ini perlu dilengkapi dengan kemampuan lain, yaitu advokasi, negoasiasi dan team-work. Perpaduan dari seluruh keterampilan tersebut akan memampuan direktur RSD membawa RS-nya beradaptasi pada perubahan lingkungan strategis.

PELANTIKAN PENGURUS ARSADA WILAYAH

 

Tiga pengurus ARSADA Wilayah yang dilantik pada rangkaian Rakernas ini adalah Pengurus Wilayah Jawa Timur dengan ketua dr. Atok Irawan, SpP, Pengurus Wilayah Gorontalo dengan ketua dr. H. Moh. Natsir Mawardy Abdul, M.Kes  dan Pengurus Wilayah Sumatera Utara dengan ketua DR. dr. T. D. E. Abeng, MMR, M.Kes. 

 

arsada-xi-2 

Pelantikan Pengurus ARSADA Wilayah Jawa Timur

 

arsada-xi-3

Pelantikan Pengurus ARSADA Wilayah Gorontalo


 arsada-xi-4

Pada penutupan, Ketua Umum ARSADA Pusat, dr. Heru Ariyadi, MPH  membacakan rekomendasi ARSADA kepada Pemerintah Daerah untuk tidak menetapkan RSD sebagai UPT karena belum ada kejelasan tindak lanjut PP No. 18/2016. Rekomendasi kepada pemerintah pusat, rekomendasi ARSADA adalah untuk segera menetapkan RSD sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan pola pembagian sub-urusan dimana sub-urusan pengelolaan kesehatan (Dinas Kesehatan) berperan sebagai regulator dan pengawas dan sub-urusan pelayanan perumahsakitan yang berperan sebagai operator. Hal ini demi melindungi masyarakat dari masalah kesehatan dan menyediakan pelayanan bermutu yang fokus pada keselamatan pasien. (pea)

Diskusi Implikasi Penerapan PP 18/2016 dalam Pengelolaan RSD dan Beban Kerja Dinas Kesehatan

Diskusi

Implikasi Penerapan PP 18/2016 dalam Pengelolaan RSD dan Beban Kerja Dinas Kesehatan

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

 

Diskusi ini diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM dan diikuti oleh beberapa rumah sakit serta Dinas Kesehatan melalui webinar. Dengan demikian, peserta diskusi cukup mewakili para aktor yang terpengaruh langsung oleh terbitnya PP No. 18/2016 tersebut. Diskusi dipimpin oleh Direktur PKMK, Dr. dr. Andreasta Meliala, MKes, MAS sebagai moderator dengan dua orang narasumber utama, yaitu dr. Heru Ariyadi, MPH (Ketua Umum ARSADA Pusat) dan dr Trisa Wahyuni Putri Indra (Kementrian Kesehatan).

 

Read more: Diskusi Implikasi Penerapan PP 18/2016 dalam Pengelolaan RSD dan Beban Kerja Dinas Kesehatan

Hari 3 Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia

Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)

Hari ke-3, Jakarta, 25 Agustus 2017

rakernas-arsada-3-8

 

Kepemimpinan Direktur Rumah Sakit

 

RSKD Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan yang bermutu menerapkan Centre of Excellence yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sistem manajemen & skill, informasi teknologi, Infrastruktur, dan Continuum quality. Direktur RSKD Fatimah Provinsi Sulawesi selatan Dr. dr Leo Prawirodihardjo, SpOG (K), M.Kes, MM, PhD mengatakan bahwa Centre of Excellence tersebut diwujudkan dengan melakukan berbagai cara, seperti tata kelola klinis yang baik, uji kinerja ruangan di Rumah Sakit, surveilans dari Dinas Kesehatan, Pelatihan dan Pengembangan data, uji respon time dan respon team, kerja sama dengan Poli teknik Kesehatan, memberikan persiapan uji kompetensi Clinical Instructure, dan menerapkan standar Base Management & Recognition ruangan kamar bersalin. Selain itu, dalam mengelola hubungan dengan dinas kesehatan, RSKD Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan membuat seminar Household to Hospital Continum Care dengan mengundang dinas kesehatan dan membuat beberapa Memorandum of Understanding (MoU).

rakernas-arsada-3-1

 

Di RSUD Badung Mangusada Bali banyak transisi yang dilakukan dari waktu ke waktu, terutama di era BLUD saat ini. Direktur RSUD Badung Mangusada Bali, dr. I Nyoman Gunarta, MPH dalam kepemimpinannya menerapkan konsep kepemimpinan internal yang terdiri dari Collective Collegial, membangun kerjasama tim, mendorong munculnya inovasi, inovasi setiap unit dan membangun network. Konsep tersebut diwujudkan dengan melakukan berbagai cara, seperti selalu bersinergi dengan klinisi/komite medik, memberi contoh efisiensi & Germas serta melibatkan dewan pengawas dalam perencanaan dan pengawasan hal strategis di Rumah Sakit.

Pengelolaan hubungan antara RSUD Badung Mangusada Bali dan perangkat daerah dilakukan dengan menyelaraskan RPJMD ke dalam Renstra Rumah Sakit sendiri. Selain itu, RSUD Badung Mangusada Bali juga melakukan kegiatan koordinasi & kerjasama lintas sektoral, seperti koordinasi & kerjasama yang erat dengan Dinas Kesehatan Badung mengawali implementasi program KBS, , selalu menciptakan momen kebersamaan dengan Kepala Dinas Kesehatan Badung, diskusi dengan bapak Wakil Bupati & Kepala Dinas Kesehatan Badung serta BPJS.

 

Sementara itu, RSUD Kota Cilegon dari tahun 2007 sudah menjadi BLUD namun berstatus belum penuh. Menurut dr. Zainoel Arifin, M.Kes selaku Direktur RSUD Kota Cilegon, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan, sikap, naluri dan ciri kepribadian. Hal tersebut itu yang menjadi faktor dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

RSUD Kota Cilegon tidak memiliki hubungan khusus dengan Dinas Kesehatan dalam tupoksi Rumah Sakit. Namun demikian, RSUD Kota Cilegon tetap memiliki hubungan Koordinatif, Kooperatif dan Fungsional dengan Dinas Kesehatan. Beberapa pengalaman mengelola hubungan dengan perangkat daerah di Kota Cilegon yaitu menghadiri acara resmi dan non resmi yang diadakan oleh Wali kota/Pemda, Rapat Koordinasi perencanaan dengan Bapeda, Rapat Koordinasi pendapat dengan BPKAD, Rapat Koordinasi Teknis Fungsional dengan Dinas Kesehatan serta Advokasi dan Koordinasi dengan DPRD.

rakernas-arsada-3-9

 

Pandangan Akademisi dan Praktisi

Dari kacamata akademisi, dasar untuk menyusun kebijakan tidak terlepas dari apa yang sudah digunakan secara universal, aspek filosofi, sosiologis dan hukum. Menurut Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Phd, RS daerah sudah berevolusi selama 20 tahun dari non swadana hingga BLU/BLUD saat ini. Arah perubahannya ke lembaga usaha namun bukan korporatisasi. Jadi dari aspek universal belum full-otonomi. UGM mendorong agar BPJS bekerjasama dengan Pemerntah Daerah – Dinkes untuk mengolah data yang dapat digunakan dalam program-program promotif/preventif. Ini akan membawa konsekuensi pekerjaan dan tugas yang lebih berat bagi Dinas Kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan harus bisa bertindak sebagai “wasit” bagi para provider pelayanan kesehatan. Dinkes punya fungsi melindungi masyarakat dari berbagai risiko di sector kesehatan, misalnya melindungi dari praktik layanan kesehatan yang tidak bermutu atau membahayakan, fraud dan sebagainya. Sebaliknya, RSUD akan sulit menghasilkan layanan bermutu jika tidak otonom. Kesimpulannya, posisi dinas kesehatan dan perannya perlu diperkuat, BPJS bukan lembaga kesehatan.

Dr. Achmad Harjadi, MSc memaparkan tentang kronologis kelembagaan RS Daerah di DKI Jakarta. Bentuk kelembagaan RSD adalah output dari PP Perangkat Daerah yang merupakan dampak dari UU Pemerintahan Daerah. Harjadi menyarankan agar ARSADA selalu mengawal secara bersungguh-sunguh berbagai perubahan yang terjadi mulai dari level UU, peraturan pemerintah hingga perpres-nya. Hal ini karena kelembagaan akan menentukan pengelolaan sumber daya (uang, orang, barang) yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan RSD. Mendagri sudah menjanjikan (pada pembukaan) bahwa Direktur RS bisa menjadi PA, bukan sekedar KPA.

rakernas-arsada-3-4

 

Rekomendasi ARSADA

 

Pada bagian penutup dari rangkaian Seminar Nasional ini, Ketua Umum ARSADA, Dr. Heru Aryadi, MSc membacakan rekomendasi ARSADA kepada pemerintah pusat terkait dengan disusunnya Peraturan Presiden sebagai amanah PP No. 18 Tahun 2016. Untuk memfasilitasi RSD yang sudah terlanjur berada di bawah Dinas Kesehatan, ARSADA akan mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pedoman pengelolaan keuangan lembaga RS Daerah. Hal ini karena akan berimplikasi hokum khususnya pada transisi sebelum Perpres terbit. Substansi perpres yang direkomendasikan: 1) mengatur penyetaraan organisasi, fungsional dengan perangkat daerah sesuai kelas RSD; 2) tugas, hak, wewenang, tanggung jawab direktur dan dewas; 3) penegasan tugas tambahan; 4) esensi UPT otonom dalam pengelolaan sumber daya (P3D); 5) bentuk pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan; 6) jabatan direktur : pengangkatan fit & proper test, penyetaraannya, konversi structural jadi fungsional, jenjang karir, angka kredit, persyaratan direktur; 7) struktur organisasi RS sesuai RS vertikal; 8) status RS yang belum BLUD diberi waktu 2 tahun untuk memenuhi syarat PK BLUD.

rakernas-arsada-3-2

rakernas-arsada-3-3

rakernas-arsada-3-5

rakernas-arsada-3-6

rakernas-arsada-3-7

rakernas-arsada-3-10

 

Media Partner Website Arsada:

KEMENKES KEMENDAGRI PERSI BPJS KARS ALKES    
Follow Us Contact Us