Berita Arsada
Tuesday July 23, 2019
Register
  • Patient Complaine Handling
  • Doctor and Patient
  • Doctor Writing Notes
  • Laboratory
  • Operasi

Feed Display

No feed URL specified.

berita arsada

Format Baru Paspor RI

Kepada masyarakat umum diberitahukan bahwa format Paspor RI mulai awal September 2014 mengalami perubahan yang sangat signifikan. Salah satunya, tidak ada lagi halaman legalisasi Kepala Kantor Imigrasi. Namun demikian, para pemilik paspor tidak perlu panik apabila akan ke LN termasuk Umroh dan Haji dengan mendatangi Kantor Imigrasi sehingga terjadi peningkatan pelayanan. Karena Paspor RI model lama  masih tetap berlaku. Tetapi secara bertahap akan ditarik apabila telah habis masa berlaku.

 

Paspor model baru mengikuti standard ICAO yang diberlakukan dan diikuti oleh paspor-paspor bari berbagai Negara  di seluruh dunia, paling lambat th 2015. Penuh dengan security fiture yang bisa dilihat kasat mata maupun dengan bantuan alat dan dapat dibaca "Machine Readable Passport" yang terpasang di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi pada negara yg akan dikunjungi.

Read more: Format Baru Paspor RI

Menteri Kesehatan Tidak Harus Berprofesi Medis


Jakarta – Kisruh pemilu presiden masih belum selesai. Akan tetapi pembicaraan soal bursa kandidat menteri dari pasangan Capres/Cawapres No 2 sudah menjadi bahan perbincangan, sehingga muncul berbagai versi susunan kabinet sebagai usulan dari berbagai pihak.  Khususnya untuk Kementerian Kesehatan, ada sejumlah calon yang diajukan sebagai kandidat Menteri Kesehatan.

 

dr Kartono Muhammad, mantan Ketua Umum IDI yang kini tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Kesehatan  mengemukakan pandangannya bahwa kandidat menteri kesehatan selanjutnya tidak harus dari kalangan dokter, seperti yang umum dipilih selama ini.

Read more: Menteri Kesehatan Tidak Harus Berprofesi Medis

KARTU BPJS, KARTU JKN ATAU KARTU INDONESIA SEHAT ?

Pemilihan Presiden baru saja usai, meskipun prosesnya masih belum selesai. Sesuai dengan hasil hitung manual dalam sidangnya tanggal 22 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2014 – 2019. Pada saat berkampanye, Jokowi menawarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi setiap warga Negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, mulai 1 Januari tahun 2014 diberlakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); maka KIS menjadi bahan diskusi dinamis dan menarik di komunitas kesehatan.

Read more: KARTU BPJS, KARTU JKN ATAU KARTU INDONESIA SEHAT ?

Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis

Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis

1. Overview

Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program spesialis di perguruan tinggi di dalam negeri.

Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Indonesia yang berpendidikan dan berkualitas serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mempunyai visi masa depan bangsa yang kuat sebagai pemimpin Indonesia masa depan. Komitmen LPDP tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada masyarakat untuk studi lanjut pada program spesialis kedokteran di perguruan tinggi unggulan baik di dalam negeri bagi yang memenuhi kualifikasi LPDP.

Read more: Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis

Meminimalisasi Disparitas Tarif

Dalam Seminar Hari ke III, Rakaernas ARSADA, tanggal 13 Juni 2014, di Gumaya Tower Hotel, yang mengangkat topik “Heboh JKN : Mencari Bentuk Hubungan Manajemen – Komite Medcik – BPJS,” sebagai pembicara pertama Prof dr Paul Tahalele, SpBTKV (K) yang mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Peran IKABI dalam Standarisasi Pelayanan Kedokteran Pasien BPJS.”

        Di awal presntasinya Ketua PP IKABI memaparkan cerita pelaksanaan BPJS di RS daerah, yang menimbulkan sejumlah masalah, antara lain : Pertama, Op. Hernia & Appendiks Rp. 200rb (dulu, Askes 500rb) – Program Askes lebih baik. Kedua, ada Direktur RS memotong 10% dari tarif untuk jasa Dokter Bedah. Ketiga, Permainan laporan dibalik komputer (moral hazard). Keempat, Perbedaan RS Swasta dan RS Pemerintah. Kelima, Adanya Diskriminasi RS Pendidikan dan Non Pendidikan. Keenam, Perbedaan tarif yang mencolok antara klas RS (RUJ Nas, A, B, C, D). Dan, ketujuh, Masih ada sistem remunerasi.

Read more: Meminimalisasi Disparitas Tarif

Media Partner Website Arsada:

KEMENKES KEMENDAGRI PERSI BPJS KARS ALKES    
Follow Us Contact Us