Berita Arsada
Tuesday July 23, 2019
Register
  • Patient Complaine Handling
  • Doctor and Patient
  • Doctor Writing Notes
  • Laboratory
  • Operasi

Feed Display

No feed URL specified.

berita arsada

Hari 2 Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia

Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)

Hari ke-2, Jakarta, 24 Agustus 2017

Hari 1 | Hari 2 | Hari 3

rakernas-arsada-2-1

Pleno 1.

Pembicara Dr  Wasista BudiwaIuya, MHA yang mewakili dari KARS dengan topik “ Strategi dan Kiat menuju Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional Akreditasi RS ( SNARS) edisi1” mengatakan  pada SNARS edisi 1 lebih mudah dipahami, dan ada beberapa standar dalam akreditasi mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan untuk selalu improvement terus  menerus dan diperlukan suatu revisi dari standar yang sudah ada. Hal-hal  yang baru  tersebut adalah: 1} Standar Pengelolaan Pengendalian Resisten antimikroba (PPRA), 2)Pelayanan Geriatri, 3) Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan (untuk Rumah Sakit Pendidikan).  Salah satu strategi dan kiat yang harus dilakukan dengan pendekatan sistematik (semua departemen/Unit pelayanan terlibat secara aktif ) dalam hal koordinasi dan komunikasi kinerja peningkatan mutu masing-masing departemen/Unit Pelayanan.

rakernas-arsada-2-2

Pleno 2, sesi 1

Gubernur Jawa Timur yang berhalangan hadir, diwakilkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ,Dr .dr  Kohar Hari, SpAn(K)  topik “Dukungan Kebijakan Gubernur jawa Timur terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota” dalam paparannya membahas isu strategis bidang kesehatan di provinsi Jawa Timur diantaranya adalah 1) Angka Kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), 2) Penanganan giizi buruk dan stunting, 3) Penyakit Menular dan Tidak menular, 4) Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan yang terakreditasi serta 5) jaminan kesehatan Nasional.  

            Penduduk Provinsi Jawa Timur berjumlah  40.853.473 jiwa, dan sudah terintegrasi JKN sebanyak 23.399.957 jiwa ( 57,3%) dan yang belum sebanyak 17.435.516 jiwa ( 42,7%) terdapat 20 (dua puluh ) Pemberi  Pelayanan Kesehatan terdiri dari 5 (lima) Rumah Sakit Provinsi, 9 (sembilan) RS UPT Dinkes Provinsi Jawa timur, 5 (lima) RS Rujukan Regional , 1(satu) RS Kemenkes dengan 13 Penerima Biakes Maskin yaitu seniman, UPT Dinsos ,Penghuni Lapas, Gelandangan , Kusta, penderita AIDS, Pengungsi MSL Sosial, Gizi buruk, Pasung, Gangguan Jiwa berat, Neontal Rsti, Bumil Resti , kelainan Kongenital , KIPI.

Pleno 2, sesi 2

Menghadirkan Gubernur  Jambi: H. Zumi Zola Zulkifli, Stp, MA dengan  topik” Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah  Pusat dalam  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah” mengemukakan permasalahan dan isu strategis adalah 1) tingginya AKI dan AKB, 2) Jumlah dan kualitas tenaga medis dan pramedis yang terbatas fterutama di pedesaan dan wilayah terpencil ,3)Jumlah tenaga spesialis yang terbatas,  4) Kompetensi  tenaga medis pedesaan yang masih rendah, 5) Infrastruktur Kesehatan yang masih rendah kualitasnya , 6) Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas belum semuanya memenuhi standar pelayanan minimun untuk kesehatan, 7) Belum adanya puskesmas yang terakreditasi dan 8) layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin masih diskriminatif. Dalam strategi dan arah kebijakan,Pak Gubernur mendukung penuh 9 (sembilan) program prioritas NAWACITA.

rakernas-arsada-2-3

Pleno 3, sesi 1

Pembicara : Dr. Eka Nurhandini SpA  sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan topik “ Peran Dinas kesehatan di Provinsi NTB dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sistem Kesehatan Nasional”

            Peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan sangatlah penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit.

Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan belum dilaksanakan secara maksimal mengingat keterbatasan sumber daya. Ibu Kepala Dinas juga mengatakan beberapa tantangan  dalam penguatan Sistem KesehatanNasional  adalah: 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih banyak yang belum terakreditasi (s/d semester I, Puskesmas yang terakreditasi 20% dan RS yang terakreditasi 31,03%), 2) Jumlah tenaga kesehatan belum sesuai (Peraturan Menteri Kesehatan 75/2014), 3) Distribusi tenaga kesehatan tidak merata , 4) Belum semua Prosedur, Alur, Pencatatan dan Pelaporan Rujukan dilaksanakan dengan baik oleh Kab/Kota, 5) Kepatuhan sistem rujukan yang akan berdampak pada tidak bisa diklaim ke BPJS, 6) Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat seperti angka kemiskinan yang masih diatas angka nasional (16,02%)

rakernas-arsada-2-4

Pleno 3, sesi 2

Pembicara : dr. Hj Rini Retno Sukesih, Mkes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan topik “ Peran Dinas kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sistem Kesehatan Nasional di Daerah Provinsi Kalimantan Timur”

rakernas-arsada-2-5

            Upaya Dinkes Prov. Kaltim untuk mendukung percepatan akreditasi rumah sakit, melalui bimbingan Teknis, workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) bagi penanggung jawab akreditasi rumah sakit, workshop Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, workshop Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) bagi Dinkes Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit. Dalam rangka Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan kegiatan visitasi terkait permohonan izin operasional dan monitoring Rumah sakit melalui SIMRS dan ASPAK .

rakernas-arsada-2-6

Seminar hari kedua diakhiri dengan Pelantikan Pengurus Wilayah Arsada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jambi oleh Ketua Arsada pusat dr. R Heru  Ariyadi  M.PH.

rakernas-arsada-2-7

rakernas-arsada-2-8

rakernas-arsada-2-9

Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia

Seminar Nasional X Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)

Jakarta, 23 – 25 Agustus 2017

Hari 1 | Hari 2 | Hari 3

 

rakernas-arsada-1-5

rakernas-arsada-1-4Isu utama yang diangkat pada Seninar Nasional kali ini terkait dengan kelembagaan rumah sakit daerah dimana rumah sakit daerah saat ini merupakan UPT Dinas Kesehatan. Sebagai UPT, masih menjadi tanda tanya bagaimana kewenangan dan fleksibilitas yang dimiliki oleh rumah sakit daerah, khususnya yang telah menerapkan PK-BLUD. Bagi RSD, perubahan ini sangat signifikan terhadap pengelolaan sumber daya yang pada akhirnya berdampak terhadap output pelayanan. Bagi Dinas Kesehatan sendiri, masuknya RS Daerah sebagai UPT akan menambah beban kewajiban Dinkes untuk bertanggung jawab tidak saja dalam hal pengawasan melainkan sampai ke pengelolaan RSD. Kompleksnya masalah kelembagaan rumah sakit daerah ini menjadi sangat relevan untuk diangkat menjadi topik Seminar Nasional yang juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional ARSADA.

 

Hal tersebut juga disampaikan dalam sambutan Ketua Umum PP ARSADA. Rakernas ini terdiri dari beberapa kegiatan, selain seminar (278 peserta) ada workshop (keperawatan, laboratorium medik, CSSD dan Clinical Pathway) yang kesemuanya diselenggarakan untuk update RS mengenai kelembagaan dan secara paralel meningkatkan kompetensi RS dalam hal teknis pelayanan. RSD yang jumlahnya lebih dari 700 dan tersebar merata di seluruh Indonesia telah memberikan sumbangsih dalam peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, juga sebagai tempat penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, kelembagaan RSD perlu dirancang agar mampu memfasilitasi seluruh kegiatan tersebut. Perubahan kelembagaan akan mempengaruhi tata kelola klinis, yang pada akhirnya menentukan mutu keluaran pelayanan yang menjadi fokus penting di era JKN.

 

Seminar dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan dr. Sigit Priyohutomo, MPH, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Puan Maharani) yang berhalangan hadir. Sambutan Puan Maharani yang dibacakan oleh Sigit Priyohutomo menyebutkan bahwa ARSADA menjadi wahana dalam merumuskan upaya dan program untuk meningkatkan mutu pelayanan RSD. Sebagai fasilitator, motivator, advokator, keberadaan ARSADA sangat strategis dalam mendukung kebijakan nasional dan anggotanya melayani 180 juta peserta JKN. Menko menghimbau agar RSD terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat lebih puas. Manajemen diharapkan lebih profesional agar mampu melakukan kendali mutu-kendali biaya.

 rakernas-arsada-1-6

Mendagri:

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengingat bahwa Jokowi punya janji politik yang kemudian diterjemahkan oleh menteri-menteri. Gubernur adalah tangan kanan presiden sehingga harus dilantik oleh presiden. Program srategis nasional dari pemerintah pusat wajib dilaksanakan oleh gubernur terpilih, bupati/walikota hingga kepala desa. Ada program prioritas di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Infrastruktur ekonomi (jalan, jembatan, irigasi), sosial (pendidikan dan kesehatan) merupakan program favorit kepala daerah. Sektor swasta tertarik untuk ikut membangun RS, sehingga RSD harus dipersiapkan dengan baik untuk merespon kekuatan sektor swasta tersebut. Banyak aturan yang perlu dibahas bersama antara Kemnedagri, Kemenkes dan Kemenpan. RS sifatnya otonom dalam menerapkan tata kelola pelayanan klinis dan keuangan. Ada empat poin arahan Presiden kepada Kemendagri yaitu: 1) membangun hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semakin efektif, 2) mempercepat reformasi birokrasi, 3) Pemerataan pembangunan dan 4) memperkuat otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan kementerian teknis mengusulkan bahwa PERPRES yang akan disusun setidaknya memuat dua hal: 1) pengelolaan manajemen RS dengan model BLUD & non-BLUD, 2) peraluhan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dengan mengakomodir tugas manajerial direktur untuk dapat dikonversi menjadi angka kredit. Mendagri menyarankan ARSADA dan para profesi kesehatan menyampaikan aspirasi melalui memo dengan highlight pada hal-hal yang prioritas kepada Kemenkes dan Kemendagri, tidak disarankan dengan cara demonstrasi.

rakernas-arsada-1-8

Terkait dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan, Prof. DR. Dr. Nila Moeloek, SpM (K) mengingatkan bahwa kesehatan adalah HAM; tapi sekaligus juga investasi. Di era JKN ini, RS Daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban antara lain mengubah pol apemberian jasa dari fee-for-service menjadi sistem remuenrasi, memahami konsep JKN secara utuh, memahami sistem pembayaran prospektif INA CBGs, memahami kendali mutu dan kendali biaya, membentuk tim pencegahan fraud dan tim musyawarah klaim verifikasi gabungan, memahami persyaratan untuk menjadi fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, dan mempercepat peningkatan dan penetapan kelas serta akreditasi RS.

rakernas-arsada-1-10 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dr. H. Asman Abnur, SE, MSi meyampaikan mengenai kebijakan penataan kelembahaan RSD. Pada reformasi birokrasi, yang akan dibenahi adalah kelembagaannya, SDM aparatur dan tata laksana untuk meningkatkan pelayanan publik. Jika dulu indikator kinerja adalah penyerapan anggaran dan status keuangan WTP, maka kini yang menjadi indikator adalah apa manfaat dari anggaran yang terserap tersebut. Menurut Asman, Kadinkes dan Direktur RS sama-sama setingkat eselon dua. RS bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas teknis dibidang kesehatan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis, RS memiliki karakteristik mandiri dalam aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan lokasi.  (pea)

rakernas-arsada-1-1

rakernas-arsada-1-2

rakernas-arsada-1-3

rakernas-arsada-1-7

rakernas-arsada-1-9

Dokter & Perawat Demo, Pasien Telantar di RSUD Sorong

  1. SORONG - Ratusan dokter dan tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong, Papua Barat, melakukan aksi unjuk rasa damai di halaman rumah sakit, Senin 31 Oktober 2016. Aksi demo ratusan massa dari dokter dan tenaga medis ini menuntut pembayaran jasa medik dan transparansi dari pihak manajemen.

Read more: Dokter & Perawat Demo, Pasien Telantar di RSUD Sorong

RESUME FGD 27 April 2016 DPR RI

$1.      Acara dibuka oleh Ketua FPKS DPR RI pukul 13.30 WIB.

$2.      Disusul Key note Speak oleh Menkes:

a.       Menyadari bahwa besaran premi memang secara aktuaria kurang, seharusnya adalah 36 ribu untuk kelas III.

b.      Terjadi rasio klaim yang kurang proporsional dengan justru lebih tinggi pada kelompok Mandiri.

c.       Terjadi pergeseran pola penyakit ke penyakit tidak menular

d.      Komponen Faskes RS yang besar justru milik Daerah dan Swasta, Kemenkes hanya pada sekitar 5% saja.

Read more: RESUME FGD 27 April 2016 DPR RI

Reportase Pra Munas dan Munas VII Arsada

Pembukan Munas Arsada VII

 

Pra Munas | Munas Hari 1 | Seminar II | Seminar III | Kuliah Umum Ridwan Kamil | Seminar IV | Galeri Foto 1 | Galeri Foto 2

 

 

Selama empat hari (12 – 15 April 2016) ARSADA menyelenggarakan musyawarah nasional yang merupakan mekanisme transisi kepemimpinan dan kepengurusan ARSADA. Sebagai tradisi, acara Munas selalu dibarengi dengan aktivitas updating pengetahuan dan informasi terbaru sesuai dengan isu yang berkembang. Munas kali ini mengambil tema “Bila RSD Menjadi UPTD, Dapatkah Mempertahankan dan Meningkatkan Mutu Pelayanan di Era JKN dan MEA?” yang dibuka dengan seminar Pra-Munas pada 12 April dengan tema “Perubahan Organisasi Perangkat Daerah: Gonjang Ganjing Komunitas RSD dan Pengaruhnya pada Mutu Layanan”.

 

Informasi seputar pelaksanaan seminar akan disajikan setiap hari di website ini, di hari berikutnya. Silakan simak laporan selengkapnya.

 

Media Partner Website Arsada:

KEMENKES KEMENDAGRI PERSI BPJS KARS ALKES    
Follow Us Contact Us